Rasio Klaim JKN 108,72% Menekan Keuangan BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menghadapi tekanan besar. Pada rapat di Jakarta, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan bahwa rasio klaim telah menembus angka 108,72 % per 01 April 2026. Artinya, uang yang dibayarkan untuk layanan kesehatan lebih tinggi daripada uang yang dikumpulkan dari iuran.

Prihati menekankan, “Secara histori, sejak awal penyelenggaraan JKN, rasio klaim program JKN telah berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan tingginya tekanan antara pendapatan dan biaya pelayanan kesehatan. Setelah sempat membaik pada tahun 2019, tahun 2023 rasio klaim kembali meningkat dan pada 01 April 2026 telah mencapai 108,72 %.”

Hingga 01 April 2026, beban pembayaran layanan kesehatan mencapai Rp 65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran yang dikumpulkan hanya Rp 59,8 triliun. Selisihnya sekitar Rp 5,2 triliun. Prihati menjelaskan, “Sampai dengan 01 April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp 65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp 59,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program.”

Ia menambahkan, “Jika tren tersebut terus berlanjut, ketahanan dana jaminan sosial kesehatan berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar ke depan.” Untuk menjaga keberlanjutan program, BPJS Kesehatan menerapkan beberapa strategi.

Dari sisi pendapatan, BPJS Kesehatan meningkatkan kepatuhan badan usaha, melakukan rekrutmen dan reaktivasi peserta, memperkuat penagihan, serta memanfaatkan teknologi digital. Prihati menyatakan, “Optimalisasi pendapatan iuran melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya ini menghasilkan tambahan pendapatan Rp 2,3 triliun pada tahun 2025.”

Dari sisi biaya, BPJS Kesehatan mengoptimalkan mutu dan efektivitas layanan melalui penguatan layanan kesehatan primer, pengelolaan rujukan yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan verifikasi dan validasi klaim. Ia menutup, “Upaya tersebut berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp 13,18 triliun pada tahun 2025.”

Secara keseluruhan, JKN masih berada di bawah tekanan finansial karena klaim melebihi pendapatan. BPJS Kesehatan berupaya menyeimbangkan situasi melalui peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya, namun tantangan tetap ada jika tren ini tidak berubah.