Rosan Bantah Danantara Kuasai 40% Saham BEI

Rosan Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, akhirnya angkat bicara soal kepemilikan saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Isu ini ramai setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru tentang demutualisasi bursa efek.

Menurut Rosan, porsi saham yang bakal dipegang Danantara nantinya hanya sekitar 5 hingga 10 persen. "Ya kan POJK-nya sudah keluar dan kami di Danantara porsinya mungkin ada beberapa. Tapi kita, porsinya yang penting kan perubahan di bursanya. Kita lagi bicarakan, tapi mungkin antara 5-10%," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 30 September 2026.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Danantara bakal menguasai hingga 40 persen saham BEI. Rosan membantah. Angka itu, katanya, adalah gabungan dari seluruh konsorsium pemerintah. Konsorsium ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan. Namun ia belum bisa memastikan detailnya.

"Mungkin karena, mungkin ada pihak lain, mungkin ya, dari ada kementerian lain mungkin yang ikut, Menteri Keuangan atau yang lain-lain. Jadi kita, bersama-sama. Konsorsium bisa sampai 30-40%. Tapi mungkin porsi Danantara sekitar 5-10%," jelas Rosan.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendri, membenarkan bahwa Danantara sudah mengirimkan surat untuk menjadi pemegang saham. Tapi surat itu tidak menyebut angka pasti. "Dalam surat tidak secara spesifik menyebutkan persentase," kata Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, pada Jumat, 25 September 2026.

OJK juga angkat bicara. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan belum ada satu pun pihak yang mengajukan kepemilikan saham BEI di atas 5 persen. Isu Danantara memiliki 40 persen saham sudah beredar bahkan sebelum OJK menerbitkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek Indonesia pada 17 September 2026. "Belum ada, pengajuan ke OJK tentu belum ada sampai saat ini," tegas Hasan.

Jadi, angka 40 persen yang ramai dibicarakan itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa institusi pemerintah, bukan milik Danantara seorang. Danantara sendiri hanya akan memegang porsi kecil, sekitar 5-10 persen. Prosesnya masih dalam pembahasan dan belum ada pengajuan resmi ke OJK.