Serikat Pekerja Kritik Rencana WFH ASN, BBM Rendah

Jakarta – Serikat pekerja menanggapi rencana pemerintah untuk menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan serupa bagi pegawai swasta. Pemerintah mengklaim sistem Work From Anywhere (WFA) dapat menurunkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 %. Ristadi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), mengingatkan bahwa perhitungan tersebut keliru dan berpotensi kontraproduktif.

Ristadi menyatakan bahwa ia mendukung program penghematan BBM sebagai antisipasi kelangkaan dan kenaikan harga global akibat konflik di Timur Tengah. Namun ia menegaskan beberapa catatan penting sebelum pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut.

“Jumlah ASN (plus dengan PPPK) sekitar 5,58 juta jika dibanding dengan penduduk bekerja sekitar 146 juta orang hanya 3,8% saja. Artinya apa? Hitungan kasar konsumsi BBM ASN dibanding penduduk bekerja ya sekitar 3,8% nya saja. Hitungan kasar inipun jika ASN full seminggu WFH, tapi jika cuma sehari maka jatuhnya sekitar 0,76% saja efesiensinya,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (25 Maret 2026).

Dengan angka tersebut, konsumsi BBM ASN hanya sekitar 3,8 % dari total konsumsi BBM penduduk yang bekerja. Jika ASN bekerja dari rumah satu hari saja, efisiensi yang terhasilkan hanya 0,76 %. Bahkan jika semua ASN bekerja dari rumah seminggu penuh, angka tersebut masih di bawah satu persen.

Ristadi menambahkan bahwa konsumsi BBM terbesar terjadi pada aktivitas produksi perusahaan dan pendukungnya, bukan pada mobilitas pekerja. Sehingga perhitungan efisiensi BBM di atas akan lebih kecil lagi, di bawah 0,76 % secara nasional.

Untuk ASN, sebagian besar pekerjaan bersifat administratif dan dapat terhubung dengan sistem digital, sehingga WFH dapat dilaksanakan tanpa hambatan besar. Namun bagi sektor swasta, mayoritas pekerja terlibat dalam produksi yang tidak memungkinkan dilakukan di rumah. Hal ini akan lebih sulit dan lebih rigit dan menajemen bisa kebingungan mengeksekusi WFH pekerja swasta, bisa-bisa terjadi penurunan produktivitas kerja jika dipaksakan. Selain itu bisakah dijamin ASN yang WFH tidak keluyuran keluar rumah yang justru akan berdampak konsunsi BBM lebih banyak?” tambah Ristadi.

Ia mengingatkan bahwa penurunan produktivitas dapat menimbulkan kelangkaan barang, lonjakan harga, dan bahkan ‘chaos’, gejolak ekonomi dan sosial. “Jika terjadi penurunan produktivitas maka berpotensi terjadi kelangkaan barang akibatnya bisa terjadi lonjakan harga dan bisa terjadi ‘chaos’, gejolak ekonomi dan sosial,” tuturnya.

Berikut beberapa usulan Ristadi kepada pemerintah:

1. Wajibkan pejabat dan ASN yang tinggal dekat kantor menggunakan sepeda atau kendaraan non‑BBM. Bagi yang tinggal jauh, ganti mobil dengan motor atau kendaraan umum. Prinsip ini dapat diterapkan juga di sektor swasta.
2. Dukung perubahan teknologi produksi yang lebih hemat BBM. Langkah ini akan bermanfaat jangka panjang, khususnya bila BBM menjadi langka karena tidak terbarukan.

Ristadi menilai bahwa kedua langkah tersebut lebih dapat diandalkan daripada memindahkan pekerjaan ke rumah, sehingga potensi penurunan produktivitas dapat dihindari. Ia menekankan pentingnya solusi yang realistis dan terukur, agar upaya penghematan BBM tidak menimbulkan masalah baru bagi tenaga kerja dan perekonomian.