Sopir Logistik Desak Buka Kembali Rute Ketapang-Lembar

Para pengusaha dan sopir logistik mendesak pemerintah untuk membuka kembali rute penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi menuju Pelabuhan Lembar di Lombok. Mereka menilai kebijakan yang mengalihkan rute ke Pelabuhan Jangkar di Situbondo adalah kegagalan total. Kebijakan itu justru menyebabkan kekacauan antrean yang mengganggu kelancaran logistik nasional.

Ketua Umum Asosiasi Sopir Logistik Indonesia, Slamet Barokah, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional di Pelabuhan Jangkar. Menurut dia, pemaksaan penggunaan rute tersebut membuat para pengusaha kapal kewalahan hingga akhirnya memilih pergi. "Tolong dikaji ulang lagi karena dipaksakan jalur Jangkar ini, sehingga banyak pengusaha kapal yang hengkang. Kemarin Pelindo kekurangan kapal, sehingga terjadi antrean di Jangkar-Lembar," ujar Slamet pada 13 Juli 2026.

Slamet membeberkan bukti nyata penurunan layanan penyeberangan. Jalur Jangkar-Lembar yang awalnya dilayani tujuh kapal, kini hanya tersisa satu kapal yang beroperasi. "Yang awalnya 7 kapal di Jangkar-Lembar, sekarang tinggal 1 karena mereka hengkang. Ini perlu diperhatikan, kenapa kok tidak ada kapal yang mau masuk lintasan ini? Dulu waktu dari Ketapang-Lembar, kita surplus kapal dan tidak pernah ada masalah," katanya.

Dampak dari berhentinya rute Ketapang-Lembar kini mulai terasa di lintasan alternatif lain, seperti Tanjung Wangi menuju Gili Mas. Tanpa adanya pesaing yang seimbang, pelayanan penyeberangan dinilai semakin buruk. "Setidaknya di sini tunggal, dan kami berharap ada saingannya salah satu pelayaran di Tanjung Wangi-Gili Mas. Karena tidak ada saingan, akhirnya sering delay dan kapal sering rusak," kata Slamet.

Ia meminta pemerintah bergerak cepat untuk menghidupkan kembali dermaga MB4 milik provinsi di Ketapang yang sudah tiga tahun tidak beroperasi. Jika tidak, ia meminta penambahan armada secara besar-besaran di Tanjung Wangi demi menyelamatkan nasib para sopir yang semakin terpuruk. "Ketapang-Lembar sudah 3 tahun ditutup, tapi bukannya tambah maju malah tambah mundur. Saat ini perut kami sedang kelaparan. Untuk sopir dan pengusaha truk rute menuju Lembar, omzet turun sampai 50 persen. Biasanya 2 bulan bisa dapat 3 rit Jakarta-NTB, sekarang satu bulan habis hanya untuk mengantre. Enam hari habis di Jangkar, kalau ditotal timur ke barat bisa 10 hari terbuang hanya untuk penyeberangan," ungkap Slamet.

Bukan hanya waktu yang terbuang, skema tarif pun dinilai sudah tidak kompetitif lagi. "Tarif di Jangkar selisihnya sekarang hampir tidak ada. Dulu Jangkar-Lembar Rp 3.950.000, selisihnya sebesar Rp 900 ribu lebih murah. Sekarang selisih Jangkar-Lembar hampir sama dengan Tanjung Wangi-Gili Mas karena tidak ada kompetitornya," imbuhnya.

Kritik keras juga datang dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau DPP Aptrindo. Ketua Umum DPP Aptrindo, Gilang Tarigan, menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan menutup mata terhadap penderitaan para pengusaha truk dan pengemudi di lapangan. "Antrean truk seolah pemerintah tidak peduli. Antrean bisa sampai 3, 4, hingga 5 hari, seumpama truk di mana kita sendiri tidak disediakan area parkir. Ini belum peak season tapi sudah mengantre 5 hari," kritik Gilang.

Gilang menegaskan masalah ini tidak boleh dianggap remeh hanya karena lokasinya jauh dari pusat pemerintahan di Jakarta. Urusan antrean logistik berhari-hari di pelabuhan bukan lagi sekadar perkara bisnis, melainkan menyangkut aspek keselamatan dan nyawa para sopir di jalur penyeberangan. Secara kalkulasi ekonomi, mandeknya arus logistik ini menimbulkan efek domino kerugian yang sangat besar bagi sektor usaha. "Kalau kita berhitung secara ekonomi, pasti ada banyak kerugian. Sehari terhitung misal rugi Rp 1 juta, lihat berapa truk yang dirugikan? Dari sisi pengusaha tentunya sama saja lah ya. Prasarana kita kurang, baik dermaga maupun kapal juga begitu," beber Gilang.

Aptrindo mendesak PT ASDP Indonesia Ferry untuk mengoptimalkan sistem digitalisasi mereka. Gilang menilai, kemacetan parah ini seharusnya bisa diminimalkan jika database tiket online tidak dibiarkan pasif. "Saya sangat menyayangkan karena kita dulu ada perencanaan Ferizy ini sebagai database, tapi sepertinya sampai sekarang belum ada optimalisasi. Sementara kalau database Ferizy ini sudah dioptimalkan, tentunya manajemen antrean ini bisa dioptimalkan juga," pungkasnya.

Kondisi ini menunjukkan bagaimana kebijakan pengalihan rute penyeberangan justru memperburuk situasi yang sudah ada. Para pemangku kepentingan di sektor logistik menuntut solusi nyata, bukan sekadar janji. Mereka ingin pemerintah mendengarkan keluhan di lapangan dan mengambil tindakan konkret, baik dengan membuka kembali rute lama maupun menambah armada di jalur alternatif. Tanpa perubahan, kerugian ekonomi dan waktu yang dialami para sopir dan pengusaha truk akan terus berlanjut.