SPPG Berlebih Ditutup, Anggaran MBG Efisiensi Ditingkatkan

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat jauh melebihi target pemerintah. Praktik jual‑beli titik SPPG membuat anggaran belanja program menjadi boros hingga Rp 1 triliun per bulan.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, penyebab pembengkakan jumlah SPPG ini akan diatasi melalui proses penataan ulang. Banyak dapur MBG yang beroperasi secara tidak efisien, khususnya dalam pemberian insentif Rp 6 juta untuk setiap SPPG.

“Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari apa namanya program MBG ini. Kalau bicaranya waktu, tentu secepat‑cepatnya. Karena memang kan sebetulnya ada klaster‑klasternya, ada klaster permasalahan,” ujar Prasetyo.

Dia menambahkan bahwa pemerintah membuka opsi penutupan SPPG yang berlebih. Namun, keputusan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut. “Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih). Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa,” jelasnya.

Prasetyo menekankan bahwa tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan angka. “Jadi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa hanya mengacu kepada angka‑angka, kan tidak. Kondisinya masing‑masing kan tentu kita lihat berbeda‑beda. Tetapi yang pasti harus semua itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedur gitu,” tambahnya.

Ia juga menyatakan target awal satu bulan ini harus sudah selesai. “Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan‑catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,” tegasnya.

Dengan penataan ulang, pemerintah berharap jumlah SPPG dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata, mengurangi pemborosan anggaran, dan menjaga kelangsungan program bagi penerima manfaat. Program ini tetap akan berjalan tanpa gangguan, sementara kualitas dan kepatuhan prosedur akan terus dipantau agar tidak menurun.