Subandi Ajak Forkopimda Jaga Stabilitas dan Dukung MBG

Bupati Sidoarjo, Subandi, menekankan perlunya memperkuat stabilitas daerah sambil mendukung program-program nasional. Ia mengajak semua pihak yang berkepentingan di Sidoarjo untuk bekerja sama lebih erat. Hal ini ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Pendopo Delta Wibawa.

Rakor itu dihadiri oleh anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh Kabupaten Sidoarjo. Menurut Subandi, pemerintahan yang dikelola dengan baik adalah kunci untuk menjaga daerah tetap stabil. Ia berpendapat bahwa tugas pemerintah bukan hanya menjalankan administrasi. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menjaga ketertiban, memperkuat ketahanan sosial, dan membangun kerukunan di masyarakat.

"Sidoarjo memiliki posisi strategis dalam mendukung stabilitas Jawa Timur. Karena itu, kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif bersama Forkopimda, tokoh agama, hingga seluruh lapisan masyarakat," ujar Subandi pada Rabu, 08 Juli 2026.

Subandi juga menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini hanya bisa berhasil jika ada kerja sama yang baik antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Pelaksanaan MBG memerlukan sinergi kuat antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberhasilan program ini harus ditopang pengawasan bersama agar kualitas, keamanan pangan, dan ketepatan sasarannya terjamin," jelasnya.

Untuk mendukung MBG, Pemkab Sidoarjo akan menggabungkan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan bisa menyediakan bahan pangan lokal dan sekaligus menggerakkan ekonomi warga. Subandi meminta program ketahanan pangan daerah difokuskan pada tiga kebutuhan pokok. "Harus fokus pada tiga item kebutuhan dasar masyarakat, yaitu beras, gula, dan minyak. Kehadiran program pangan ini harus bisa meringankan beban ekonomi masyarakat," tegasnya.

Ia juga mengajak semua unsur pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk terus memperkuat kerja sama demi menjaga stabilitas daerah. "Saya mengajak Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah. Kita pastikan setiap kebijakan bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi penerus bangsa," pungkasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menyelaraskan langkah antara berbagai pihak. Fokus utamanya adalah pada stabilitas politik dan ketahanan pangan, dua hal yang saling terkait. Program Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Kawasan Mandiri Pangan menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah mencoba menghubungkan program nasional dengan kebutuhan lokal.