Surat Diskresi Bahlil Tak Jamin Kemenangan IAS di Musda Golkar

Posisi Ilham Arief Sirajuddin, atau yang akrab disapa IAS, dalam bursa calon ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan belum sepenuhnya kuat. Meskipun ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari mayoritas DPD II, jalan menuju kursi ketua masih panjang. Faktor penentu akhir justru ada di tangan peserta Musyawarah Daerah (Musda) yang akan digelar pada 18 Juli mendatang di Hotel Claro, Makassar.

Surat diskresi yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia kepada IAS memang membuka pintu baginya untuk maju. Namun, surat itu bukan tiket otomatis menuju kemenangan. IAS sendiri sudah menyatakan siap menantang petahana, Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin.

Pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Sukri Tamma, memberikan pandangannya. Menurutnya, diskresi hanyalah izin administratif. Bukan jaminan politik. "Jika kita melihat adanya diskresi yang diberikan oleh DPP, dalam hal ini oleh Ketua Umum, kepada Pak IAS, saya kira hal itu (diskresi) dimungkinkan dalam kerangka kebijakan Golkar. Bagi Golkar, khususnya untuk DPD I Sulawesi Selatan, ini bukan pertama kalinya terjadi," ujar Sukri pada Senin, 6 Juli lalu.

Sukri menjelaskan bahwa pemberian diskresi adalah mekanisme biasa di internal Partai Golkar. Bukan hal baru. Ia mencontohkan pengalaman Musda sebelumnya. "Beberapa waktu yang lalu, Pak Supriansah juga mendapatkan diskresi ketika akan maju, meskipun kemudian yang akhirnya terpilih menjadi ketua adalah Pak Taufan Pawe. Jadi, saya kira diskresi adalah bagian dari kebijakan yang dimungkinkan dan tidak melanggar aturan di dalam tubuh Golkar," katanya.

Dari situ, Sukri menegaskan bahwa diskresi tidak menjamin kemenangan. Surat itu hanya berfungsi sebagai syarat administrasi agar IAS bisa ikut bertarung. "Langkah ini bisa dibaca sebagai kebijaksanaan dari Ketua Umum untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang dianggap mumpuni untuk ikut bertarung. Masalah siapa pemenangnya nanti, jika berkaca pada pengalaman sebelumnya, itu adalah urusan yang berbeda," ucapnya.

Sukri juga menyoroti dinamika politik yang terjadi setelah diskresi keluar. Salah satunya adalah isu pergeseran dukungan dari kubu Appi ke IAS. Menurutnya, perpindahan dukungan semacam ini adalah hal yang wajar dalam politik internal partai. "Saya kira itu adalah bagian dari dinamika internal Golkar. Kita akan melihat apakah pergeseran ini betul-betul akan bertahan di sana, atau justru akan dinamis saat proses Musda berlangsung nanti," jelasnya.

Di sisi lain, Sukri menilai DPP Golkar tidak boleh menunda-nunda pelaksanaan Musda Sulsel. Kepastian kepemimpinan sangat dibutuhkan. Apalagi, partai harus segera fokus menghadapi agenda politik menuju Pemilu 2029. "Golkar tidak ingin membuang waktu terlalu lama untuk mengurus aspek internal, karena waktu terus berjalan mendekati tahun 2029 dan 2030," ujarnya.

Menurut Sukri, tujuan Musda bukan sekadar memilih ketua baru. Lebih dari itu, DPP akan mempertimbangkan figur yang mampu mengembalikan kejayaan Golkar di Sulawesi Selatan. "Jangan lupa, tujuannya bukan hanya sekadar mempunyai ketua, melainkan membawa Golkar agar bisa bersaing ke depan dengan kondisi dan konteks yang ada di Sulsel. Siapa pun yang terpilih nanti harus bisa membawa Golkar kembali berjaya," pungkasnya.

Sebelumnya, IAS mengumpulkan para ketua DPD II di markas pemenangannya di Jalan Batu Putih, Makassar, pada Minggu, 28 Juni siang. Dalam pertemuan itu, ia mengklaim mendapat dukungan dari 15 DPD II. Menariknya, 11 di antaranya sebelumnya berada di kubu Appi.

IAS mengatakan pertemuan itu adalah perintah langsung dari Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Ia juga menyebut Bahlil akan hadir langsung pada Musda Golkar Sulsel nanti. "Pak Ketum (Bahlil) bilang, 'Gini Kak Aco, konsolidasi dulu'. Jadi hasil pertemuan ini yang akan saya sampaikan kepada Ketum. Mungkin kalau dia sudah siap, dia menyesuaikan waktunya, karena beliau yang mau hadir di Musda Golkar Sulsel. Jadi Pak Ketum memerintahkan saya untuk konsolidasi dulu makanya pertemuan bersama DPD II dan ormas Golkar dilakukan hari ini," katanya.

IAS lalu merinci DPD II yang menyatakan dukungan dalam bentuk rekomendasi. "Alhamdulillah hari ini yang datang lebih dari separuh dan menyampaikan (dukungan) serta dan ada yang tidak sempat datang. Totalnya yang menyampaikan (dukungan) itu ada 15 pemilik suara, yang sudah menyampaikan sikap dan memberikan rekomendasi dukungan," pungkas IAS.

Sebelumnya, kubu Appi mengklaim didukung oleh 21 dari 24 DPD II Golkar kabupaten/kota. Kini, 11 di antaranya mengalihkan dukungan ke IAS. DPD II yang beralih adalah Selayar, Luwu Utara, Toraja Utara, Tanah Toraja, Sidrap, Bulukumba, Sinjai, Luwu Timur, Palopo, Pangkep, dan Soppeng.

Sementara itu, tiga DPD II yang sebelumnya tidak menyatakan sikap mendukung Appi juga resmi menyerahkan rekomendasi ke IAS. Ketiganya adalah Barru, Bone, dan Parepare. Adapun DPD II yang belum beralih atau masih mendukung Appi adalah Makassar, Maros, Pinrang, Takalar, Gowa, Jeneponto, Wajo, Luwu, Enrekang, dan Bantaeng.

Persaingan antara IAS dan Appi di Musda Golkar Sulsel ini menunjukkan bahwa dinamika internal partai masih sangat cair. Dukungan bisa berpindah kapan saja. Keputusan akhir tetap berada di tangan peserta Musda yang akan memberikan suara pada 18 Juli nanti. Siapa pun yang terpilih, tantangan terbesarnya adalah mengembalikan kejayaan Golkar di Sulawesi Selatan.