Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia: Literasi dan Inklusi Rendah

Keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Isu yang mencolok adalah rendahnya tingkat inklusi dan literasi perbankan syariah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 43,42% dan inklusinya 13,41% pada tahun 2025. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan financial conventional yang masing-masing mencatat 66,45% dan 79,71%.

Imam Teguh Saptono, Direktur Utama Bank Muamalat, berbagi pandangannya mengenai tantangan dalam perbankan syariah. Ia mengamati bahwa meskipun kesadaran masyarakat terhadap syariah meningkat, penggunaan produk bank syariah masih rendah. Banyak orang memahami bahwa riba adalah haram, namun mereka belum beralih kepada produk syariah.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan penggunaan. Imam menjelaskan bahwa industri sudah meningkatkan kesadaran, tetapi belum berhasil mendorong penggunaan produk. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakcocokan produk syariah atau akses yang sulit. Kesadaran yang ada seringkali hanya terbatas pada produk, bukan pada nilai dan manfaat yang ditawarkan oleh keuangan syariah.

Menurutnya, produk syariah harus menawarkan nilai dan manfaat yang berbeda dari produk konvensional. Saat ini, produk syariah sering dianggap sebagai pengganti produk konvensional, dan jika tidak ada perbedaan yang signifikan, nasabah akan kembali memilih bank konvensional. Untuk menarik nasabah, perbankan syariah seharusnya tidak hanya fokus pada margin keuntungan, tetapi juga pada prinsip keberkahan dan kehalalan.

Imam juga mencatat bahwa aksesibilitas menjadi kendala utama dalam literasi perbankan syariah. Jumlah kantor cabang bank syariah di daerah masih terbatas, meskipun digitalisasi telah menjadi solusi. Bank Muamalat, sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia, berusaha menjangkau lebih banyak masyarakat melalui kemitraan dengan PT Pos Indonesia, yang memiliki ribuan outlet di seluruh Indonesia.

Dalam hal literasi, Imam menekankan pentingnya memahami parameter syariah yang lebih luas, seperti keselamatan jiwa dan kesejahteraan, bukan hanya fokus pada keuntungan finansial. Parameter tersebut harus diintegrasikan dalam kinerja perbankan syariah agar dapat memenuhi harapan masyarakat.

Bank Muamalat, yang didirikan pada tahun 1991, memiliki komitmen untuk kembali ke prinsip awal sebagai bank milik umat. Sejak awal, Bank Muamalat didirikan dengan dukungan masyarakat, dan selama krisis 1998, bank ini tidak menerima rekapitalisasi, menunjukkan komitmennya kepada nasabah.

Imam berharap agar Bank Muamalat bisa kembali ke khittah dan menjalankan misi sosialnya. Dalam konteks perbankan wakaf, Imam menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung pengembangan aset wakaf, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan tanah wakaf dengan lebih optimal.

Bank Muamalat juga berencana untuk memperluas produk dan layanannya, termasuk sektor UMKM halal, untuk meningkatkan inklusi perbankan di seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, Bank Muamalat berharap dapat menjangkau lebih banyak nasabah, termasuk di daerah 3T.

Imam menekankan bahwa untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah, perlu ada kerjasama antara bank syariah, regulator, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, bank syariah dapat menjadi pilihan yang menarik bagi semua kalangan, termasuk non-Muslim.

Dalam lima tahun ke depan, Bank Muamalat menargetkan pertumbuhan yang seimbang, transformasi ke segmen retail, serta mempercepat digitalisasi dan menjaga efisiensi operasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Bank Muamalat dapat memperkuat posisinya dalam industri perbankan syariah di Indonesia.