Telur Dihapus dari Menu Sekolah India

Pemerintah negara bagian Benggala Barat, India, baru-baru ini mengambil keputusan yang cukup kontroversial. Mereka menghapus telur dari menu makan siang gratis di sekolah-sekolah negeri. Langkah ini langsung memicu perdebatan sengit. Banyak pihak khawatir kebijakan ini akan berdampak buruk pada pemenuhan gizi anak-anak. Di sisi lain, keputusan ini juga dinilai sarat dengan kepentingan politik dan agama.

Penghapusan telur terjadi setelah pemerintahan baru Benggala Barat menunjuk International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), atau yang lebih dikenal sebagai gerakan Hare Krishna, sebagai penyedia makanan untuk program makan siang sekolah. ISKCON hanya menyajikan makanan vegetarian. Konsekuensinya, telur tidak lagi masuk dalam daftar menu yang disediakan.

Pemerintah setempat berdalih bahwa menu baru yang disusun tetap mampu memenuhi kebutuhan gizi para siswa. Mereka mengandalkan sumber protein nabati seperti kedelai, keju cottage (paneer), dan kacang-kacangan sebagai pengganti telur. Seorang anggota senior ISKCON, Surovijoy Govinda Das, pada Selasa, 14 Juli 2026, menyatakan keyakinannya bahwa menu baru ini tidak kalah bergizi. "Kami akan memastikan seluruh nutrisi yang diperoleh anak dari telur dapat dipenuhi, bahkan dilampaui, melalui protein dan vitamin berkualitas tinggi dalam menu kami," ujarnya, seperti dikutip dari AFP.

Menteri Pendidikan Benggala Barat, Dipak Barman, juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa masyarakat bisa tetap hidup sehat meskipun menjalani pola makan vegetarian. "Ada banyak orang di negara kami yang hidup sehat dengan pola makan vegetarian," katanya. Pernyataan ini seolah ingin meredam kekhawatiran publik tentang kecukupan gizi anak-anak.

Namun, kekhawatiran itu tidak serta merta hilang. Kalangan tenaga kesehatan dan pendidik justru melontarkan kritik tajam. Mereka khawatir anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, akan kehilangan salah satu sumber protein hewani yang paling murah dan mudah didapatkan. Telur selama ini dianggap sebagai pilihan praktis dan bergizi tinggi.

Seorang dokter kesehatan masyarakat, Sylvia Karpagam, dengan tegas menyebut telur sebagai 'standar emas' dalam hal kualitas protein. Menurutnya, keputusan mengenai menu makan sekolah seharusnya didasarkan pada bukti ilmiah, bukan pertimbangan lain yang tidak relevan. Ia mempertanyakan dasar pengambilan keputusan yang mengabaikan fakta nutrisi.

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh seorang guru sekolah dasar di Benggala Barat bernama Raja Dey. Ia mengaku khawatir kebijakan ini bisa memengaruhi tingkat kehadiran siswa di sekolah. "Program makan siang gratis menjadi salah satu daya tarik terbesar di sekolah negeri," katanya. Menurut Dey, siswa biasanya lebih rajin datang ke sekolah ketika menu makan siang menyediakan telur.

Kekhawatiran Dey bukan tanpa dasar. Data dari negara bagian Karnataka menunjukkan bukti yang jelas. Angka kehadiran siswa di sana melonjak dari 93,5 persen menjadi 98,97 persen setelah distribusi telur diperluas menjadi enam hari dalam seminggu. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh menu makan siang terhadap minat anak untuk bersekolah.

Program makan siang gratis di sekolah-sekolah India merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, program ini dinilai berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah. Lebih dari itu, program ini juga membantu mengurangi masalah gizi buruk pada anak-anak. Sebuah laporan dari International Food Policy Research Institute (IFPRI) pada tahun 2021 bahkan menyebutkan bahwa program tersebut berperan dalam menurunkan angka stunting di India.

Keputusan untuk menghapus telur kini kembali memunculkan perdebatan lama. Perdebatan ini menyangkut hubungan rumit antara kebijakan pangan, agama, dan politik. Para kritikus menilai langkah ini adalah bagian dari dorongan pemerintah yang dipimpin Partai Bharatiya Janata Party (BJP) untuk memperluas pola makan vegetarian di sekolah-sekolah. Mereka mencurigai ada agenda tersembunyi di balik kebijakan yang tampak seperti urusan gizi semata.

Kasus ini kini telah bergulir ke Pengadilan Tinggi Benggala Barat. Pengadilan meminta pemerintah untuk menjelaskan alasan di balik penunjukan ISKCON sebagai penyedia makanan sekolah. Sidang lanjutan dijadwalkan akan berlangsung bulan depan. Publik pun menunggu keputusan pengadilan dengan penuh harap.

Singkatnya, kebijakan ini menunjukkan betapa sensitifnya urusan pangan di India. Apa yang tampak seperti keputusan teknis tentang menu sekolah, sebenarnya bisa menjadi medan pertarungan antara kepentingan gizi, keyakinan agama, dan agenda politik. Dampaknya langsung dirasakan oleh anak-anak dari keluarga miskin yang sangat bergantung pada program makan siang gratis.