Thailand Hidupkan Proyek Jalur Darat Rp 533 Triliun

Pemerintah Thailand memutuskan untuk menghidupkan kembali rencana pembangunan jalur darat yang akan menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Proyek ini dirancang sebagai jalur logistik alternatif, terutama jika terjadi gangguan di Selat Malaka. Keputusan ini muncul setelah meningkatnya ketegangan dan penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah.

Berdasarkan laporan dari The Nation pada Jumat, 18 September 2026, nilai proyek ini diperkirakan mencapai 1 triliun baht. Jika dikonversi dengan kurs Rp 533 per baht Thailand, jumlahnya setara dengan sekitar Rp 533 triliun. Angka ini menunjukkan skala investasi yang sangat besar.

Rencana pembangunan ini mencakup dua pelabuhan laut dalam yang baru. Pelabuhan pertama adalah Chumphon yang terletak di Teluk Thailand. Pelabuhan kedua adalah Ranong yang berada di Laut Andaman. Kedua pelabuhan ini akan dihubungkan oleh jalur kereta api, jalan raya, dan berbagai infrastruktur logistik lainnya yang membentang di seluruh wilayah Thailand selatan.

Proyek ini mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Rencana ini kembali menjadi perhatian setelah konflik antara Amerika Serikat dan Iran menyebabkan gangguan serius di sekitar Selat Hormuz. Gangguan tersebut menunjukkan betapa rapuhnya jaringan logistik perdagangan global yang bergantung pada titik-titik strategis maritim.

Selain sebagai langkah antisipasi jika Selat Malaka mengalami masalah serupa dengan Selat Hormuz, proyek ini juga bertujuan untuk menekan biaya logistik perdagangan internasional Thailand. Pemerintah Thailand berharap jalur darat ini bisa menjadi solusi efisien bagi para pengirim barang.

Dalam sebuah presentasi pemerintah yang dilihat oleh Reuters dan dikutip oleh The Nation, disebutkan bahwa koridor ini dapat memangkas biaya logistik hingga hampir 30 persen. Selain itu, waktu transit untuk kargo yang bepergian antara China selatan dan pelabuhan-pelabuhan di Samudra Hindia yang melayani Asia Selatan dan Timur Tengah bisa berkurang hingga 14 hari. Ini adalah penghematan waktu dan biaya yang signifikan.

Inti dari proyek senilai Rp 533 triliun ini adalah pembangunan jalur kereta api standar sepanjang 90 kilometer. Jalur kereta api ini akan menghubungkan dua pelabuhan laut dalam tersebut. Kapasitas angkutnya mencapai 20 juta TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) per tahun. TEU adalah satuan standar untuk mengukur kapasitas peti kemas.

Jaringan ini akan diperkuat lagi oleh jalur kereta api tambahan yang menghubungkan koridor tersebut ke jaringan kereta api nasional Thailand yang sudah ada. Dengan begitu, terbentuklah jalur logistik baru yang didukung oleh jalan raya multi-jalur dan jalan-jalan lokal di sekitarnya.

Meskipun ambisius, para pejabat Thailand menegaskan bahwa proyek ini tidak dirancang untuk menggantikan Selat Malaka sepenuhnya. Mereka tidak berniat mengambil alih seluruh fungsi jalur pelayaran tersibuk di dunia itu. Sebaliknya, koridor darat ini dimaksudkan untuk merebut sebagian pasar transshipment dan kargo pengumpan di kawasan tersebut.

Direktur Jenderal Kantor Kebijakan dan Perencanaan Transportasi dan Lalu Lintas Thailand, Jiraroth Sukolrat, menjelaskan target proyek ini. "Thailand menargetkan kapal pengumpan dengan kapasitas 12.000 TEU atau kurang, bukan kapal kontainer utama berukuran besar," katanya. Ini berarti Thailand tidak bersaing langsung dengan kapal-kapal raksasa yang melintasi Selat Malaka.

Namun, proyek ini masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Para analis berpendapat bahwa Jembatan Darat Thailand masih terlalu ambisius secara ekonomi. Mereka meragukan apakah proyek ini bisa bersaing dengan jalur pelayaran yang sudah mapan dan lancar melalui Selat Malaka. Persaingan dengan jalur laut yang sudah ada akan menjadi ujian berat bagi keberhasilan proyek ini.

Proyek ini pada dasarnya adalah upaya Thailand untuk menciptakan jalur logistik alternatif yang lebih pendek dan lebih murah, terutama jika jalur laut tradisional terganggu. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan untuk bersaing dengan efisiensi dan biaya rendah dari pelayaran langsung melalui Selat Malaka.