Unhas Tolak Tuduhan Sanksi Dropout Mahasiswa MBG Tidak Benar

Universitas Hasanuddin (Unhas) menanggapi tuduhan bahwa mahasiswa yang mengekspresikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menerima sanksi drop out (DO) dan skorsing. Pihak kampus menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar dan merupakan hoaks.

Menurut Kabid Humas Unhas Ishaq Rahman, penyebaran informasi palsu ini muncul di berbagai akun sosial media, termasuk beberapa akun yang dikenal sebagai homeless media. Dalam pengamatannya, akun-akun tersebut tampak aktif menyalurkan berita yang tidak akurat.

Isu hoaks bermula pada aksi unjuk rasa mahasiswa di Rektorat pada 11 Juni 2026. Aksi tersebut berlangsung damai, meski ada beberapa tindakan kecil seperti kerusakan fasilitas kampus yang masih dapat ditoleransi. Ishaq menjelaskan bahwa pihak kampus menerima mahasiswa dan menjawab kritik serta pertanyaan publik selama aksi berlangsung.

“Kemunculan isu hoax berawal dari aksi unjuk rasa mahasiswa Unhas di Rektorat, pada Kamis, 11 Juni 2026. Aksi tersebut berlangsung damai, meskipun diselingi tindakan kecil yang masih dapat ditoleransi berupa rusaknya fasilitas kampus,” kata Ishaq.

Setelah aksi selesai, muncul tuduhan bahwa 28 mahasiswa Unhas diberi sanksi DO dan sebagian disanksi skorsing. Ishaq menegaskan tidak ada sanksi drop out atau skorsing terhadap mahasiswa yang terlibat.

“Ada pihak-pihak yang memutarbalik fakta, dan membangun narasi baru melalui proses information spinning, di mana fakta-fakta yang tidak berkaitan dibuat seolah berhubungan. Secara faktual, tidak ada sanksi drop out atau skorsing terhadap mahasiswa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa penolakan MBG,” tegas Ishaq.

Unhas menegaskan bahwa kampus tidak bersifat anti‑kritik. Pihak kampus menjelaskan bahwa keterlibatan dalam program MBG merupakan wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi, berdasarkan paradigma Kampus Berdampak dan pertimbangan akademik serta rasional.

“Berbagai riset kesehatan di dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa pendekatan intervensi gizi jauh lebih berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan investasi pada infrastruktur pendidikan,” ujarnya.

Isahak menjelaskan bahwa keterlibatan Unhas dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diikuti dengan pendekatan baru. Langkah ini merupakan kebijakan resmi, terbuka, dan dapat dikritisi.

“Kami berharap, kritik yang membangun akan membuka ruang bagi perbaikan berkelanjutan,” tambahnya.

Unhas mengimbau pihak-pihak yang sengaja menyebarkan hoaks dan fitnah terkait sanksi drop out untuk segera menghentikan tindakan tersebut. “Hoaks dan fitnah ini berpotensi merugikan reputasi Unhas secara institusi, yang berdampak pada ribuan sivitas akademika dan entitas terkait lainnya,” pungkasnya.

Kesimpulannya, Unhas menegaskan bahwa tuduhan sanksi terhadap mahasiswa yang mengkritik MBG tidak berdasar, dan kampus tetap terbuka terhadap kritik konstruktif demi peningkatan kualitas program gizi dan pendidikan.