Utang Baru Rp 494 Triliun Hingga September

Pemerintah Indonesia menarik utang baru senilai Rp 494,3 triliun hingga akhir September 2026. Jumlah ini setara dengan 59,4 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 832,2 triliun. Penarikan utang ini terjadi di tengah kondisi APBN yang mengalami defisit Rp 319 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pembiayaan utang masih dalam jalur yang direncanakan. Ia membandingkannya dengan periode yang sama tahun lalu. Pada tahun lalu, penarikan utang mencapai Rp 502,9 triliun atau 64,8 persen dari target APBN yang saat itu sebesar Rp 775,9 triliun. Artinya, penarian utang tahun ini lebih rendah.

"Pembiayaan utang terjaga on track," kata Suahasil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat, 09 Oktober 2026.

Lebih rinci, utang baru tersebut berasal dari dua sumber. Pertama, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 497,5 triliun. Angka ini setara 62,2 persen dari target APBN sebesar Rp 799,5 triliun. Kedua, dari pinjaman yang justru mencatatkan angka minus sebesar Rp 3,2 triliun.

"Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia," tambah Suahasil.

Suahasil memastikan penerbitan SBN dilakukan secara hati-hati. Pemerintah, katanya, harus jeli melihat peluang di pasar. Jika kondisi pasar sedang baik, pemerintah akan menerbitkan SBN. Sebaliknya, jika pasar kurang kondusif, pemerintah akan melakukan penyesuaian.

"Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit," jelas Suahasil.

Seperti diketahui, APBN mencatat defisit Rp 319 triliun hingga akhir September. Defisit ini setara dengan 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi karena penerimaan negara lebih kecil dibandingkan belanja negara.

Pendapatan negara hingga September mencapai Rp 2.314,5 triliun. Angka ini tumbuh 25,5 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun, tumbuh 19 persen secara tahunan.

"Defisit saat ini 1,2% dari PDB. Jadi, ini on track," ujar Suahasil.

Menurut Suahasil, APBN memang dirancang untuk defisit sejak awal. Pada akhir Agustus 2026, defisit APBN tercatat 0,9 persen dari PDB atau setara Rp 240,1 triliun. Pemerintah sengaja mendesain APBN defisit agar belanja negara bisa maksimal dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

"Ini on track karena memang APBN kita desain defisit, kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini dengan supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari," jelas Suahasil.

Pendapatan negara yang terkumpul Rp 2.341,5 triliun berasal dari beberapa sumber. Penerimaan pajak menyumbang Rp 1.607,6 triliun, tumbuh 24,1 persen. Kepabeanan dan cukai sebesar Rp 240,1 triliun, tumbuh 8,5 persen. Serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 492,3 triliun, tumbuh 41,7 persen.

Di sisi lain, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 2.660,5 triliun. Angka ini sekitar 69,2 persen dari target APBN yang dipatok Rp 3.842 triliun. Realisasi belanja negara tumbuh 19 persen secara tahunan.

Rincian belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.061,3 triliun. Angka ini mencakup belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.069,4 triliun dan belanja non-K/L Rp 991,9 triliun. Kemudian, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp 599,2 triliun atau 82,4 persen dari APBN.

Suahasil menargetkan defisit APBN akan mencapai 2,8 persen dari PDB pada akhir tahun. "Hari ini akhir September 1,2% nanti kita akan menuju di akhir tahun 2,8%. Ini adalah perjalanan APBN," jelasnya.

Pemerintah terus memantau kondisi pasar global dan domestik dalam mengelola utang. Penerbitan SBN yang dilakukan secara oportunistik menunjukkan strategi pemerintah untuk mendapatkan biaya pinjaman yang paling efisien. Defisit APBN yang memang direncanakan sejak awal menjadi alat untuk mendorong belanja negara, terutama untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.