Utang Global Tembus Rp179 Kuadriliun, Negara Maju Ikut Tertekan

Utang global terus membengkak. Institute of International Finance (IIF) mencatat lonjakan sebesar US$ 10 triliun pada semester pertama tahun 2026. Dengan kurs Rp 17.914 per dolar AS, angka itu setara dengan sekitar Rp 179,14 kuadriliun. Total utang global kini mencapai US$ 365 triliun.

Kenaikan ini terjadi bersamaan dengan melonjaknya imbal hasil obligasi pemerintah jangka menengah dan panjang di beberapa negara besar. Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Inggris masuk dalam daftar itu. Imbal hasil obligasi di negara-negara tersebut menyentuh level tertinggi dalam lebih dari satu dekade.

Apa yang membuat investor khawatir? Beberapa faktor disebut IIF: suku bunga yang masih tinggi, biaya energi yang belum turun, pertumbuhan ekonomi yang lamban, dan belanja pemerintah yang terus membesar. Semua itu tercermin dari imbal hasil obligasi yang naik.

IIF menyoroti sejumlah ekonomi utama yang menghadapi defisit besar dan biaya bunga yang semakin mahal. Menariknya, kondisi seperti ini biasanya dikaitkan dengan negara berkembang yang bermasalah dengan utang. Tapi sekarang negara maju juga mengalaminya.

Lembaga yang berbasis di Washington itu mencatat negara-negara maju membayar bunga lebih dari US$ 3,3 triliun untuk obligasi pemerintah yang diperdagangkan secara internasional tahun lalu. Sebagai perbandingan, pengeluaran global untuk kecerdasan buatan (AI) hanya US$ 2,6 triliun. Belanja pertahanan global US$ 3,1 triliun. Investasi energi bersih bahkan lebih rendah, US$ 2,3 triliun. Artinya, biaya bunga utang negara maju lebih besar dari ketiga sektor itu.

IIF memperingatkan rasio utang sudah menjadi isu politik. Ini akan menjadi sorotan dalam pemilihan umum di berbagai negara. Masalahnya, solusi cepat jangka pendek sering dipilih untuk meredakan tekanan politik. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah jangka panjang.

"Siklus setan antara pemilihan umum dan solusi cepat jangka pendek, serta kerentanan jangka panjang karena utilitas marginal dari utang yang lebih tinggi menurun," demikian bunyi riset IIF yang dikutip pada Sabtu, 26 September 2026.

Riset itu juga menambahkan: "Seiring kenaikan suku bunga acuan, beban bunga diperkirakan akan melonjak, sementara tekanan struktural dari pengeluaran perawatan kesehatan dan pensiun publik sebagian besar masih belum ditangani."

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) punya pandangan sendiri. Kenaikan imbal hasil obligasi, menurut OECD, menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk mengendalikan belanja pemerintah. Pengeluaran harus dialokasikan kembali. Efisiensi sektor publik perlu ditingkatkan. Pendapatan negara juga harus diperkuat.

Reformasi, kata OECD, diperlukan untuk menjaga keberlanjutan utang dalam jangka panjang. Pemerintah juga perlu punya ruang untuk merespons guncangan ekonomi di masa depan.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva angkat bicara. Dalam wawancara dengan BBC pekan itu, ia mengatakan berbagai guncangan terhadap ekonomi global membuat tingkat utang terus meningkat. Ia menggambarkannya seperti naik tangga. Yang jadi masalah, langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan ini masih minim.

"Ada dua hal yang harus dilakukan: menurunkan tingkat utang, memprioritaskan konsolidasi fiskal, dan memastikan bank sentral memenuhi mandat mereka untuk stabilitas harga," kata Georgieva.

Ia menambahkan: "Tidak mungkin cukup menekankan betapa pentingnya untuk memiliki keberanian mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini adalah langkah-langkah yang sulit secara politis, tetapi langkah-langkah yang perlu diambil."

Utang global yang terus naik ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada tekanan fiskal yang nyata, kekhawatiran investor, dan pilihan politik yang sulit. Negara maju sekalipun tidak kebal. Biaya bunga utang mereka sudah melampaui pengeluaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pertahanan dan energi bersih. Tanpa reformasi yang berani, siklus utang ini kemungkinan akan terus berulang.