Wali Kota Tidore Potong Tunjangan, PPPK Tak Jadi Dirumahkan

Ratusan pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, turun ke jalan pada Senin, 07 Juli 2026. Mereka menolak rencana dirumahkan. Aksi berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan sejak pukul 08.30 WIT. Seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu ikut serta dalam demonstrasi ini.

Seorang PPPK berinisial NY (35) menyampaikan kekhawatirannya. "Kalau dirumahkan, bagaimana dengan torang (kami) punya utang di bank? Karena sebagian besar torang (kami) punya SK ini sudah digadaikan di bank, saya sendiri punya SK sudah digadai di bank untuk kebutuhan bangun rumah," ujarnya.

Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, akhirnya mengambil keputusan. Ia memastikan tidak akan merumahkan para pegawai PPPK. Namun, ada konsekuensi yang harus diterima. Pendapatan para pegawai akan dipangkas.

"TTP (tunjangan tambahan penghasilan) untuk PNS dipangkas 30 persen. Sedangkan PPPK dan paruh waktu tunjangannya yang dipotong," kata Muhammad Sinen kepada wartawan.

Kebijakan ini diambil karena kondisi keuangan daerah yang tidak sehat. Muhammad Sinen mengungkapkan, dana TPP PNS hingga tunjangan PPPK dan paruh waktu di Tidore Kepulauan mengalami defisit. Angkanya mencapai sekitar Rp 50 miliar lebih. Pemangkasan 30 persen pun belum cukup untuk menutup lubang tersebut.

"Pemotongan 30 persen itu juga belum mampu menutupi defisit yang mencapai Rp 50 miliar lebih itu, karena cuma Rp 25 miliar lebih saja dari pemotongan 30 persen itu dan tidak ada solusi lain," tuturnya.

Wali Kota tidak menutup kemungkinan skenario terburuk. Jika hingga akhir Desember 2026 kondisi keuangan tidak berubah, seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu akan kembali dimintai pendapatnya. Salah satu opsinya adalah tetap bekerja tapi tidak digaji.

"Skema pembayarannya mungkin ditunda, jadi tidak bisa lagi setiap bulan dibayar full. Kondisi terburuknya kalau PPPK dan paruh waktu ini dirumahkan, berarti saya juga siap mundur dari jabatan sebagai wali kota," ujarnya.

Muhammad Sinen menegaskan komitmennya. "Saya tidak mau korbankan 2.000 orang lebih ini, kemudian saya berleha-leha, saya tidak mau," tegasnya.

Ia berharap keluhan seluruh pegawai menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, jika gaji PPPK paruh waktu di-takeover oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah bisa leluasa mengelola anggaran.

"Sekalipun dana transferan ke daerah (TKD) dipotong, itu tidak apa-apa. Karena PPPK dan paruh waktu di Tidore dalam setahun itu, dianggarkan Rp 111 miliar sekian. Kalau ini di-takeover oleh pemerintah pusat, otomatis defisit Rp 50 miliar itu pasti akan ditutup," imbuh Muhammad Sinen.

Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri. Isi surat itu memerintahkan pendataan seluruh ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu. Data ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk penggajian para pegawai.

"Jadi Insya Allah hari ini juga akan saya tindaklanjuti. Karena ini terkait dengan data, saya perintahkan Inspektorat untuk review dulu, supaya biar ada kesamaan data antara Inspektorat dengan Badan Kepegawaian Daerah," imbuh Ismail.

Defisit anggaran daerah menjadi akar masalah ini. Pemkot Tidore Kepulauan harus memangkas tunjangan pegawai karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Wali Kota memilih memotong pendapatan daripada merumahkan ribuan pegawai. Namun, solusi jangka panjang yang diharapkan adalah intervensi pemerintah pusat melalui pengambilalihan pembayaran gaji PPPK paruh waktu.