Warga Medan Utara Keluhkan Empat Masalah ke Wali Kota

Warga di kawasan Medan Utara menyampaikan keluhan mereka langsung kepada Wali Kota Medan, Rico Waas, dalam sebuah pertemuan yang digelar di Masjid Al Hijrah, Kompleks BTN, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, pada Sabtu, 4 Juli 2026. Acara ini merupakan bagian dari program sapa warga yang memungkinkan masyarakat berbicara secara terbuka tentang berbagai masalah yang mereka hadapi sehari-hari.

Salah satu keluhan utama datang dari Sipahutar, seorang warga Medan Labuhan. Ia mengeluhkan sulitnya akses untuk mengurus administrasi kependudukan atau adminduk. Menurutnya, lokasi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada jauh dari tempat tinggal mereka menjadi kendala besar. "Kalau warga di sini mau mengurus administrasi kependudukan, terkadang aksesnya sulit karena MPP lokasinya cukup jauh dari sini," ujar Sipahutar kepada Rico Waas. Ia berharap Pemerintah Kota Medan bisa membangun MPP di wilayah Medan Utara agar warga tidak perlu lagi bepergian jauh ke pusat kota hanya untuk mengurus dokumen. "Kalau bisa di daerah Medan Utara ini ada mal pelayanan publik seperti yang di daerah pusat kota," ungkapnya.

Selain soal adminduk, Sipahutar juga menyoroti masalah lapangan pekerjaan. Ia mengatakan bahwa meskipun wilayah Medan Utara dekat dengan kawasan industri, banyak anak muda di sana yang masih kesulitan mendapatkan kerja. "Kami juga meminta bantuan kepada bapak Wali Kota Medan untuk dapat membantu warga dalam hal lapangan pekerjaan. Karena kita ketahui di sini banyak pabrik dan warga di sini khusus generasi muda kesulitan mencari pekerjaan," ucapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Rico Waas menjelaskan bahwa di masa kepemimpinannya, pengurusan adminduk seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah bisa dilakukan di kantor kecamatan masing-masing. Ia menegaskan bahwa tahun ini semua kecamatan di Medan akan menerapkan sistem ini. "Pengurusan KK dan KTP saat ini dapat dilakukan di kecamatan masing-masing. Tahun ini insyaallah seluruh kecamatan bisa menerapkannya," kata Rico. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga akan menggelar MPP Road Show untuk mempermudah warga yang tinggal jauh dari pusat kota. Terkait lapangan pekerjaan, Rico menyebut Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) akan membantu warga mencari pekerjaan. Warga juga bisa langsung datang ke MPP untuk mengikuti wawancara kerja melalui Program RW. "Disnaker akan membantu warga untuk mendapatkan pekerjaan, atau warga dapat langsung datang ke MPP untuk interview langsung melalui Program RW," jelasnya.

Masalah lain yang diangkat warga adalah banjir yang terjadi setiap tahun. Seorang warga bernama Hera menceritakan betapa sulitnya kondisi banjir yang sudah berlangsung lama. Ia menyoroti dampak parah yang dialami warga lanjut usia dan para janda yang rumahnya berada di dataran rendah. "Kami yang masih muda dan kuat saja merasa letih dan lelah menghadapi banjir yang datang berkali-kali ini, apalagi orang tua kami dan para janda di sini," ujar Hera. Menurutnya, penyebab utama banjir di kawasan itu adalah kerusakan pada benteng atau tanggul di sekitar kompleks. Struktur wilayah yang menyerupai 'kuali' membuat air cepat tertampung dan merendam pemukiman. Hera mengusulkan pembangunan benteng pembatas yang kokoh di sekeliling kompleks untuk menghalau luapan air.

Rico Waas menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah banjir kronis di Kompleks BTN, Medan Labuhan. Ia meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk segera mematangkan perencanaan pembenahan infrastruktur dalam skala besar. "Kalau mau kita kerja, kita kerja jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung, ya sampai kapan pun kita gini terus. Saya bilang ke SDABMBK coba benahi dan tolong laporkan ke saya berapa pembiayaannya," katanya.

Warga juga mengeluhkan lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mati. Titi, warga Medan Labuhan, mengatakan banyak lampu jalan di wilayahnya yang mati atau bahkan hilang karena dicuri. Kondisi ini membuat warga khawatir, terutama saat beraktivitas di malam hari, karena bisa memicu tindakan kriminal seperti begal. Menanggapi hal ini, Rico meminta Dinas Perhubungan untuk segera memperbaiki lampu jalan yang rusak. "Saya minta Kadis Perhubungan segera perbaiki lampu jalan yang mati atau rusak. Bahkan untuk keluhan tiang listrik yang sudah tidak layak segera koordinasikan ke PLN untuk segera diganti," pungkasnya.

Dalam pertemuan ini, terlihat bahwa warga Medan Utara menghadapi setidaknya empat masalah utama: akses adminduk yang sulit, lapangan pekerjaan yang terbatas, banjir tahunan, dan infrastruktur penerangan yang buruk. Pemerintah Kota Medan berjanji akan menangani setiap keluhan secara bertahap, mulai dari perluasan layanan adminduk di kecamatan hingga perbaikan tanggul dan lampu jalan.