WFH Satu Hari Minggu: Pemerintah Tinjau Hemat Energi Penghematan

Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji skema kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara dan tenaga kerja swasta. Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya penghematan energi di tengah potensi krisis energi yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurut kajian dan simulasi yang dilakukan oleh Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), menerapkan WFH satu hari dalam seminggu dapat menghemat Rp 9,7 triliun per tahun. Angka ini didapat melalui perhitungan kasar berbasis asumsi sederhana, yang dikenal sebagai back‑of‑the‑envelope calculation. Penghematan tersebut berasal dari efisiensi konsumsi energi di gedung‑gedung pemerintah, listrik, pendingin ruangan, operasional fasilitas, hingga beban transportasi dinas para ASN.

"Dalam konteks APBN, ini tentu bukan angka kecil, tapi juga bukan game changer. Lebih mirip 'hemat receh tapi rutin.' Dampaknya lumayan, tapi tidak menyelesaikan masalah struktural fiskal," kata Ronny P. Sasmita, Senior Analyst ISEAI, pada 30 Maret 2026.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai penghematan energi yang dihasilkan oleh WFH satu hari per minggu tidak signifikan. Menurut perhitungannya, dari total konsumsi BBM secara nasional, penghematan mungkin hanya 0,5-1,5% saja.

"Kecil sekali 0,5-1,5% dari total konsumsi BBM, kalau WFH 1 hari dalam seminggu," ujar Bhima ketika diwawancarai.

"Beban Berpindah ke RumahDi sisi rumah tangga, Bhima menilai justru peningkatan penggunaan energi akan terjadi, mulai dari penggunaan listrik di rumah ataupun penggunaan LPG untuk memasak bagi masyarakat yang WFH. Bentuknya menjadi hanya memindahkan beban ke rumah tangga."

"Di sisi listriknya kan dari energi fosil batubara dan minyak juga yang kena fluktuasi harga. Sementara gas LPG impornya tinggi," tambah Bhima.

Ronny menilai WFH bisa menjadi hanya memindahkan beban energi ke tingkat rumah tangga. "Apakah ini (kebijakan WFH) benar-benar menghemat energi atau hanya memindahkan beban? Menurut saya, jawabannya cenderung yang kedua. Secara agregat nasional, konsumsi energi tidak hilang, tapi bergeser dari sektor pemerintah ke rumah tangga. Listrik kantor turun, tapi listrik rumah naik. Internet kantor turun, tapi paket data di rumah meningkat,"

Menurutnya, WFH sehari setiap pekan tidak netral secara ekonomi dan distribusi beban. Jika kebijakan ini mau berkelanjutan, harus ada penyeimbang, misalnya insentif listrik rumah tangga produktif atau subsidi internet, kalau tidak, berisiko menjadi efisiensi semu yang dibayar oleh pekerja.

Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Ishak Razak, memperingatkan bahwa skema WFH justru dapat menambah konsumsi BBM. "WFH di sisi lain bisa menambah konsumsi BBM jika pekerja malah ke luar rumah ke mal, kafe, atau paling minim antar jemput anak. Semua itu dilakukan dengan menggunakan energi."

"WFH di sisi lain bisa menambah konsumsi BBM jika pekerja malah ke luar rumah ke mal, kafe, antar jemput anak. Selain itu, akan terjadi pemindahan beban energi dari kantor ke rumah, berupa peningkatan konsumsi listrik yang sebagian digerakkan dengan pembangkit BBM dan gas juga,"

Secara jangka panjang, Ishak mengatakan pemerintah harus segera melakukan beberapa hal agar penggunaan energi di Indonesia bisa lebih hemat tanpa perlu menunggu krisis energi terjadi, misalnya meningkatkan investasi pada fasilitas transportasi umum untuk mendorong skema perpindahan dari kendaraan pribadi. Bisa juga dengan mempercepat peningkatan adopsi kendaraan listrik, termasuk kendaraan umum, ojek online, dan kendaraan dinas. Terakhir, penggunaan pembangkit energi terbarukan harus diperbanyak.

Dengan demikian, WFH dapat menurunkan konsumsi energi di gedung pemerintah, namun secara total nasional konsumsi energi tidak berkurang. Kebijakan ini lebih bersifat memindahkan beban daripada mengurangi beban. Untuk mencapai efisiensi nyata, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan dengan insentif dan investasi pada transportasi umum, kendaraan listrik, serta energi terbarukan.