Wuling Tunggu Mitra Baterai soal Pakai Nikel RI
Gambar atau konten salah?
Pabrikan mobil listrik kini banyak yang beralih ke baterai lithium iron phosphate (LFP). Baterai jenis ini tidak membutuhkan nikel sama sekali. Di sisi lain, sebagian besar produsen mobil juga menggantungkan pasokan baterai dari perusahaan mitra. Wuling menjadi salah satu contohnya.
Han Dehong, Vice President SAIC-GM-Wuling (SGMW), memberikan pandangannya soal pemanfaatan nikel Indonesia. Menurut dia, semuanya tergantung pada kesiapan ekosistem industri baterai. "Menurut saya itu tergantung pada ekosistem. Kita perlu meminta partner ekosistem kita untuk membangun industri terlebih dahulu," ujar Han Dehong saat ditanya rencana penggunaan nikel dari Indonesia.
Wuling sendiri sudah menggunakan baterai LFP. Perusahaan melalui PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) juga telah memproduksi baterai pack di dalam kawasan supplier park pabrik Wuling Motors di Cikarang, Jawa Barat. Fasilitas produksi lokal itu menelan investasi 40 juta RMB, atau sekitar Rp 87 miliar.
Han Dehong menjelaskan, keputusan untuk menggunakan nikel Indonesia di pasar lokal perlu dibahas bersama mitra baterai. Mitra tersebut antara lain CATL, Gotion, dan Tsingshan. "Sekarang nikel digunakan secara luas. Di China kita sudah menggunakan nikel dari Indonesia. Kemudian ke pertanyaan Anda, bila kita akan menggunakannya untuk lokal. Itu tergantung pada bagaimana, Anda tahu.. kita akan berdiskusi dengan partner kita, seperti CATL, Gotion, Tsingshan," jelas dia.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan skema insentif baru untuk kendaraan listrik berbasis baterai nikel. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan besaran insentif akan dibedakan berdasarkan jenis baterai. Kendaraan listrik dengan baterai berbahan nikel direncanakan mendapat insentif lebih besar dibandingkan kendaraan dengan baterai non-nikel seperti LFP.
Salah satu instrumen yang dikaji adalah skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP). Potensinya bisa mencapai 100 persen untuk kendaraan berbasis nikel. Sementara untuk kendaraan dengan baterai selain nikel, sekitar 40 persen. "PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya," ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA pada Selasa, 05 Mei 2026.
Namun realisasi insentif ini sudah dua kali mengalami penundaan. Awalnya ditargetkan berlaku pada Juni 2026. Kemudian mundur ke Juli 2026 karena masih ada perhitungan teknis yang belum final. Memasuki Juli, pemerintah kembali menunda dan menargetkan implementasi paling cepat pada Agustus 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut skema tersebut masih dalam pengkajian.
Wuling sudah memproduksi baterai sendiri di Indonesia, tapi untuk tipe LFP yang tidak memakai nikel. Sementara pemerintah mendorong insentif lebih besar untuk baterai berbasis nikel. Keputusan akhir untuk menggunakan nikel Indonesia di pasar lokal masih menunggu diskusi dengan mitra-mitra baterai seperti CATL, Gotion, dan Tsingshan.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Toyota Panggil Produsen Jepang Bersatu Lawan Mobil China
Tragedi Indramayu: 12 Tewas Akibat Pikap Angkut Manusia
BYD Tabrak Kaca Gedung SCBD, Sopir Salah Injak Pedal
Mitsubishi Luncurkan XForce Hybrid, SUV Irit Pertama
Recall Stiker, Subaru Tarik 541 Ribu Mobil di AS
Rincian Tarif SWDKLLJ 2025, Dari Motor hingga Truk
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
