5 KK Palsu Restoran Terungkap di SPMB Bandung

Bandung — Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Bandung mendadak ramai diperbincangkan. Bukan karena antusiasme pendaftar, melainkan karena munculnya dugaan kecurangan. Kabar ini pertama kali menyebar di media sosial. Dikabarkan, puluhan calon siswa sudah dinyatakan diterima, tapi ada kejanggalan.

Kejanggalan itu terletak pada alamat yang tercantum di Kartu Keluarga (KK). Dari puluhan KK yang diperiksa, ditemukan alamat yang tidak sesuai dengan tempat tinggal asli. Anehnya, beberapa alamat tersebut mengarah ke restoran dan tempat karaoke. Temuan ini sontak menjadi perhatian publik.

Pemerintah Kota Bandung pun tidak tinggal diam. Dinas Pendidikan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) langsung turun tangan. Mereka melakukan verifikasi dan validasi data sebelum hasil SPMB resmi diumumkan. Penelusuran dilakukan secara bersama-sama dengan pihak sekolah.

Hasil penelusuran akhirnya dibeberkan oleh Dinas Pendidikan. Dari puluhan KK yang sempat dicurigai, ternyata hanya lima KK yang benar-benar beralamat di restoran. "Sudah (ditindaklanjuti). Sama kayak Disdukcapil karena kami bersama-sama sekolah Disdik dan Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi," ujar Sekretaris Disdik Kota Bandung, Edy Suparjoto, saat dihubungi pada Jumat, 01 Juli 2026.

Lokasi restoran yang menjadi alamat lima KK tersebut berada di kawasan Jalan Rakata. Edy menambahkan, temuan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal sebelum pengumuman SPMB 2026. Jika terbukti melanggar aturan, kelima KK itu berpotensi didiskualifikasi dari proses pendaftaran.

"Baru di satu tempat di sepanjang Jalan Rakata, ini kami sedang rapim. Nanti tunggu saja rilis akan diumumkan," pungkasnya.

Kasus ini menunjukkan bahwa upaya manipulasi data kependudukan untuk kepentingan pendaftaran sekolah masih terjadi. Verifikasi ketat antarinstansi menjadi kunci untuk menjaga integritas proses penerimaan murid baru. Publik pun menunggu keputusan akhir dari pihak berwenang terkait nasib para pendaftar yang datanya bermasalah.