Bandung Terima 151 Mesin RDF Hibah, 50 Titik Bantuan TNI AD

Kota Bandung semakin serius dalam menangani masalah sampah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menerima ratusan unit mesin pengolah sampah. Mesin-mesin ini berasal dari dua sumber, yaitu hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bantuan langsung dari Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah dipastikan jumlahnya. Sebanyak 151 unit mesin RDF (Refuse Derived Fuel) akan diberikan kepada Pemkot. RDF adalah teknologi yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Selain itu, ada juga usulan bantuan dari TNI AD yang rencananya akan ditempatkan di 50 lokasi berbeda di seluruh Kota Bandung.

"Jadi ada beberapa bantuan yang sedang kita upayakan. Pertama, bantuan dari provinsi, yaitu 151 mesin RDF. Kemudian bantuan dari Mabes TNI AD. Kami mengusulkan 50 titik pengolahan sampah," kata Farhan pada hari Selasa, 23 Juni 2026.

Meskipun bantuan sudah dijanjikan, prosesnya belum selesai. Masalah utama yang dihadapi saat ini bukanlah mesinnya, melainkan persiapan lahan. Setiap lokasi yang akan menjadi tempat pengolahan sampah membutuhkan lahan seluas minimal 100 meter persegi. Pemkot Bandung harus memastikan bahwa lahan-lahan ini tersedia dan layak digunakan.

"Mesinnya insyaallah ada. Yang jadi problem sekarang adalah pemilihan lahan dan pengelolaan lahan itu sendiri, kami mesti menyediakan lahan minimal 100 meter persegi di setiap titik. Jadi total sudah kita siapkan 220 titik berdasarkan foto udara," ungkap Farhan.

Proses verifikasi lahan sedang berjalan. Tim dari Pemkot turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi setiap titik. Mereka tidak hanya mengukur luas tanah, tetapi juga memeriksa akses jalan dan lingkungan sekitar. Salah satu contoh kendala yang ditemukan adalah lahan yang ternyata berada tepat di belakang sebuah sekolah.

"Sekarang kita verifikasi dulu secara fisik, apakah memang jalan aksesnya bagus, tidak mengganggu. Karena gini, contohnya, ada lahan 100 meter, tapi ternyata pas di belakang sekolah," katanya menjelaskan situasi yang ditemui.

Farhan menambahkan dengan nada prihatin, "Karunya barudak sakolana atuh (kasihan anak sekolahnya), terpaksa kita pindah. Atau pas di sebelahnya puskesmas, ya tetap kita mesti pindah juga. Nah, itu yang sedang kita lakukan sekarang." Artinya, jika lokasi awal dianggap tidak ideal karena mengganggu aktivitas warga atau institusi lain, maka lokasi tersebut akan dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai.

Wali Kota menargetkan proses pemetaan dan verifikasi lahan ini akan selesai pada Juli 2026. Setelah itu, bantuan alat pengolah sampah bisa mulai didistribusikan. Target awal yang ingin dicapai adalah 20 titik operasional. Rinciannya, 15 titik akan menggunakan bantuan dari provinsi dan 5 titik lainnya menggunakan bantuan dari Mabes TNI AD.

"Mudah-mudahan di akhir bulan Juli semuanya sudah bisa ditentukan, minimal 10 persen dari yang ditargetkan, yaitu 15 titik bantuan provinsi dan 5 titik bantuan Mabes AD. Jadi ada 20 titik," katanya.

Farhan juga memberikan gambaran tentang kapasitas pengolahan sampah yang ditargetkan. Setiap titik pengolahan nantinya mampu memproses antara 5 hingga 10 ton sampah setiap harinya. Jika dihitung secara kasar, dari 20 titik awal tersebut, total sampah yang bisa diolah mencapai 125 ton per hari. Perhitungannya adalah 5 titik dari TNI AD masing-masing 10 ton (total 50 ton) ditambah 15 titik dari provinsi masing-masing 5 ton (total 75 ton).

"Dari 20 titik itu, per titik antara 5 sampai 10 ton per hari. Jadi ada 5 kali 10 ton, plus 15 kali 5 ton. Jadi 75 ton tambah 50 ton. Sebanyak 125 ton per hari harus bisa dikejar pada bulan Agustus, September. Oktober selesai," pungkas Farhan.

Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan satu sumber daya, tetapi juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk militer, untuk mengatasi masalah sampah perkotaan. Tantangan terbesar justru bukan pada teknologinya, melainkan pada aspek logistik dan tata ruang kota. Memastikan lokasi pengolahan tidak mengganggu kenyamanan warga, terutama anak-anak di sekolah dan pasien di puskesmas, menjadi prioritas utama dalam proses penempatan alat-alat tersebut.