80 Calon Murid SMP Bandung Didiskualifikasi karena Curang

Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas dengan mendiskualifikasi puluhan peserta Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Jumlahnya mencapai 80 hingga 90 siswa. Mereka diduga melakukan kecurangan. Sebagian besar kasusnya terkait pemalsuan Kartu Keluarga (KK) dan sertifikat atau piagam prestasi akademik.

Wali Kota Bandung, Farhan, angkat bicara soal ini. Ia memastikan para siswa yang didiskualifikasi—mayoritas calon murid SMP—tetap mendapatkan tempat belajar. Mereka akan dialokasikan ke sekolah swasta. "Gini, kalau yang didiskualifikasi, saya sangat prihatin ya. Karena bagaimanapun juga itu anak-anak kita. Tapi Insyaallah ruang kelas dan kursi untuk sekolah swasta bagi mereka yang didiskualifikasi dari SPMB akan selalu tersedia," ujarnya pada Rabu, 8 Juli 2026.

Farhan menjelaskan, saat ini kursi di SMP negeri sudah terisi penuh. Proses SPMB ditargetkan rampung akhir Juli nanti. "Itu sudah diisi langsung oleh antrean, antreannya seueur pisan (banyak banget) itu mah. Langsung semua SMP negeri, Alhamdulillah, terisi dengan baik," tuturnya.

Ia juga menyampaikan imbauan keras kepada orang tua siswa di Kota Bandung. Farhan berharap praktik curang seperti ini tidak terulang lagi. Sebab, dampaknya bisa fatal bagi anak-anak. "Ya ginilah, saya mah hanya mengimbau kepada para orang tua untuk menghindari lagi yang namanya diskualifikasi. Saya menghimbau para orang tua jangan sampai mencari peluang-peluang yang justru nanti berdampak, yang kena dampaknya anak-anak, karunya," katanya.

Selain menangani kecurangan, Pemkot Bandung juga tengah memetakan kondisi sekolah di berbagai kecamatan. Farhan menyebut masih ada wilayah yang menjadi blank spot—daerah yang minim atau bahkan tidak memiliki SMP sama sekali. Rencananya, pemerintah akan menambah sekolah untuk pemerataan akses pendidikan. "Yang paling mesti diperhatikan sekarang adalah tetap blank spot sekolah. Di beberapa kecamatan kadang cuma ada satu SMP, kadang tidak ada SMP. Kalau itu sudah terisi semuanya, baru kita akan berjuang untuk menambah SMP negeri di Kota Bandung secara masif. Kalau sekarang ada satu dua, tapi belum masif," pungkasnya.

Kasus ini menunjukkan bahwa tekanan untuk masuk sekolah negeri masih tinggi di Bandung. Orang tua nekat memalsukan dokumen demi anak mereka. Namun, konsekuensinya justru anak yang harus pindah ke sekolah swasta. Pemerintah kota kini harus menyeimbangkan antara penegakan aturan dan penyediaan akses pendidikan yang merata.