93 Sekolah Rakyat Selesai di Juni 2026, PU Kuatkan Anggaran

Di Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan upaya mempercepat pembangunan sekolah rakyat dengan target 93 unit selesai pada bulan ini.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada 02 Juni 2026, Dody, pejabat PU, melaporkan perkembangan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2026. Ia menyatakan bahwa program pembangunan sekolah rakyat mendapat alokasi terbesar, yaitu Rp 19,95 triliun, dengan target 100 unit dapat selesai dibangun tahun ini.

Menurut Dody, saat ini 93 unit sedang dalam proses pengerjaan dan 7 unit masih dalam proses tender. Secara keseluruhan, progres fisik pembangunan telah mencapai 67,50 %, sementara realisasi keuangan berada di 44,33 %. Dari total pengerjaan tersebut, diperkirakan sekitar 93 unit dapat selesai dibangun bulan ini.

“Untuk Sekolah Rakyat dengan pagu Rp 19,95 triliun dengan realisasi fisik 67,50 % dan keuangan 44,33 % dari total target 93 unit yang harus kami selesaikan di Juni 2026,” jelas Dody.

Selain sekolah, Dody memaparkan progres program prioritas lain. Untuk penanganan irigasi daerah, pagu anggaran sekitar Rp 350 miliar, progres fisiknya telah mencapai 82,73 % dengan realisasi keuangan 38,36 %. Program ini ditargetkan mencakup area seluas 19.760 hektare.

Revitalisasi madrasah juga menjadi fokus, dengan target 856 unit. Sejauh ini, pembangunan fisiknya tercatat sudah 41,88 %.

Program penanganan jalan daerah memiliki pagu sebesar Rp 2,9 triliun dengan realisasi fisik 75,1 % dan keuangan 5,9,49 %.

Untuk kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Wanam, pagu sebesar Rp 3,23 triliun dengan progres fisik tercatat 12,67 % dan keuangan 2,63 %.

Untuk menuntaskan semua pekerjaan tersebut, Kementerian PU meminta tambahan anggaran sebesar Rp 34,33 triliun pada Tahun Anggaran 2026. Permintaan tambahan anggaran ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri PU Nomor PR0201/B/Mn/2026/90 tanggal 22 Mei 2026.

Dengan data ini, terlihat bahwa program pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Indonesia sedang dalam fase intensif, menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan fasilitas publik.