Amran Bantah Tanah Papua Diambil Rp100 Ribu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah keras informasi yang menyebut tanah warga Papua diambil secara tidak wajar dengan harga kurang dari Rp 100 ribu per hektare. Ia menegaskan kabar itu adalah fitnah yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat menghadiri acara bertema 'Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak' di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Sabtu, 18 Juli 2026. Acara tersebut diikuti sekitar 2.000 kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari seluruh Indonesia.

Amran menjawab pertanyaan dari Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, Banten. Tamim menyinggung beredarnya informasi bahwa lahan di Papua diambil secara tidak wajar dengan harga murah. Ia meminta penjelasan agar generasi muda bisa melihat persoalan secara rasional di tengah banyaknya informasi yang beredar.

"Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp 100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian," ujar Amran dalam keterangannya pada Minggu, 19 Juli 2026.

Amran menjelaskan, program pengembangan lahan pertanian di Papua tidak dilakukan dengan mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat. Pemerintah justru membangun lahan sawah yang sepenuhnya menjadi milik masyarakat. Lahan itu dilengkapi dengan dukungan infrastruktur dan alat mesin pertanian.

Hingga saat ini, pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut tetap menjadi milik masyarakat setempat. Pemerintah hanya memberikan berbagai fasilitas secara cuma-cuma untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat," jelasnya.

Pemerintah juga mengirimkan ratusan alat mesin pertanian, membentuk Brigade Pangan, membangun jaringan irigasi, hingga mendukung pengembangan komoditas sesuai kearifan lokal seperti sagu dan kelapa. Berbagai narasi negatif yang beredar justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Banyak masyarakat Papua yang telah merasakan langsung manfaat program tersebut. Mereka mengalami peningkatan pendapatan dan mendapat kesempatan mengelola lahan secara mandiri. Amran mencontohkan testimoni petani yang memperoleh lahan garapan 3 hingga 4 hektare dan mampu meraih pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah setiap bulan.

"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," bebernya.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Papua, Amran justru menerima aspirasi masyarakat yang meminta agar program cetak sawah diperluas ke wilayah mereka. "Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung," tuturnya.

Menurut Amran, keberhasilan pembangunan pertanian di Papua tidak hanya mendapat dukungan masyarakat setempat. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Amran mengajak generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Terutama narasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa. "Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya," tambah ia.

Informasi tentang tanah Papua yang diambil dengan harga murah memang sudah lama beredar di berbagai platform. Namun berdasarkan penjelasan Menteri Pertanian, program cetak sawah di Papua justru memberikan lahan dan alat pertanian secara gratis kepada masyarakat. Petani setempat dilaporkan menikmati peningkatan pendapatan yang signifikan, dan banyak dari mereka justru meminta perluasan program ke daerah lain.