Anggaran MBG 2026 Terus Dikaji Ulang

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa angka efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 masih bisa berubah. Saat ini, anggaran sudah ditekan dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun. Tapi angka itu belum final.

Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, menjelaskan bahwa pihaknya masih terus mengkaji ulang siapa saja yang berhak menerima manfaat MBG. Proses ini disebut refocusing penerima manfaat. Selain itu, tata kelola program juga sedang diperbaiki. "Untuk sementara 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi anggaran, dari Rp 268 triliun itu menjadi Rp 229 triliun, sementara. Tapi kan kita sebelum dilakukan penyelesaian ulang, dari tadi refocusing penerima manfaat, dan juga perubahan tata kelola," kata Lili dalam konferensi pers di Kantor BGN pada Selasa, 21 Juli 2026.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan hal serupa. Menurutnya, BGN tidak menjadikan angka efisiensi sebagai prioritas utama. Fokus utama saat ini justru menyelaraskan distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Masalahnya, ada beberapa sekolah yang menerima pasokan makanan dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbeda. Ini dinilai tidak efisien.

"Kami temukan ada satu sekolah, ternyata dilayanin oleh dua SPPG. Kelas 1-kelas 3 dilayanin SPPG A. Kelas 4-kelas 6 dilayanin SPPG B. Begitu disandingin sama Dapodik, kok kita merasa ada yang aneh ya," terang Agustina.

Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk menyisir ulang data penerima manfaat. Saat ini, jumlah penerima yang sedang dikaji ulang mencapai 62,7 juta orang. "Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelola, diberi waktu sebulan, jadi nanti dengan hasil penyisiran tadi dari 62,7 juta, saya yakin sebenarnya akan otomatis mengikuti," jelas Lili.

Dari penjelasan para pejabat BGN, terlihat bahwa efisiensi anggaran bukanlah tujuan tunggal. Perbaikan data penerima dan tata kelola distribusi justru menjadi langkah awal. Jika data penerima sudah tepat dan distribusi tidak tumpang tindih, penurunan anggaran bisa terjadi secara alami.