Anggaran MBG Tembus Rp101 Triliun untuk 63 Juta Warga

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa anggaran negara yang sudah digelontorkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai angka Rp 101,1 triliun. Jumlah itu digunakan untuk melayani 63,13 juta penerima manfaat.

Dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta pada Senin, 03 Agustus 2026, Purbaya menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang dioptimalkan untuk menjalankan tiga fungsi utama. Fungsi itu adalah sebagai peredam guncangan (shock absorber), agen pembangunan (agent of development), dan pelindung masyarakat miskin. Selain itu, APBN juga berperan menjaga daya beli masyarakat lewat berbagai program subsidi.

“Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat,” kata Purbaya.

Selain MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 13,1 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Proyek ini mencakup 104 sekolah permanen. Di sisi perlindungan sosial, Purbaya mengatakan pemerintah tetap melanjutkan berbagai program bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan.

“Fungsi perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan juga terus dijalankan melalui berbagai program seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP dengan realisasi masing-masing mencapai Rp 14,5 triliun, Rp 19,7 triliun, dan Rp 8,8 triliun,” sebut Purbaya.

Purbaya juga memaparkan realisasi APBN hingga akhir triwulan II 2026. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.459,4 triliun. Angka ini tumbuh 21,4% secara tahunan (year on year/yoy).

Dari sisi perpajakan, penerimaan mencapai Rp 1.035,7 triliun. Jumlah itu meningkat 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi, dampak positif implementasi sistem Coretax, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 152 triliun. Angka ini tumbuh 3,4% secara tahunan. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 271 triliun. Ini meningkat 21,6%.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Angka ini tumbuh 17,8%. Belanja pemerintah pusat sendiri tercatat sebesar Rp 1.298,6 triliun. Jumlah itu meningkat 29,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.298,6 triliun atau tumbuh sebesar 29,4% year on year. Realisasi belanja dipengaruhi antara lain oleh pelaksanaan program MBG, penyaluran bansos, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik,” tutup Purbaya.

Anggaran MBG yang sudah mencapai Rp 101,1 triliun ini menjadi salah satu program prioritas yang menyerap dana besar. Bersama dengan program perlindungan sosial lainnya seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP, pemerintah berusaha menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tekanan ekonomi. Kenaikan pendapatan negara yang signifikan, terutama dari sektor perpajakan, menunjukkan bahwa perekonomian mulai membaik dan sistem perpajakan yang baru mulai memberikan hasil.