Anggaran PU Dipangkas Rp12,71 Triliun, Fokus Efisiensi

Jakarta – Pada 01 April 2026, Menteri Keuangan mengirimkan surat Nomor S‑181/MK.03/2026 yang menegaskan pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 12,71 triliun. Pagu sebelumnya, yakni Rp 118,89 triliun, turun menjadi Rp 106,18 triliun.

Pemangkasan ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk menanggulangi kondisi global dan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terkendali. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa tidak masalah jika kementerian yang dipimpinnya mengalami efisiensi hingga belasan triliun, karena ia merasa sudah melewati pemangkasan yang lebih besar tahun lalu.

Sejarah pemangkasan anggaran PU menunjukkan pola yang sama. Pada tahun 2025, anggaran sempat dipangkas sebesar Rp 81 triliun, turun dari pagu awal Rp 110,95 triliun. Langkah tersebut selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

“Saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah daripada ini. Jadi saya nggak pernah takut ya,” ucap Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada 10 April 2026.

Dody menilai bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah memiliki tujuan jelas: mengalihkan dana dari program-program yang kurang berdampak ke masyarakat sehingga dapat digunakan dengan lebih baik. Ia menambahkan, “Sebagai pembantu umum, kalau misalnya saya disuruh kerja kalau misalnya saya nggak ada duit saya minta, itu saja sih dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah.”

Ia juga mengaku tidak berencana menegosiasikan kembali jumlah pemangkasan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, saat ini kementerian banyak melakukan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Dengan pendekatan ini, mulai dari pembiayaan, pembangunan, hingga perawatan dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar proyek.

“Bagaimanapun harus kita akui dalam kondisi ekonomi seperti hari ini infrastruktur berbasis masyarakat itulah yang bisa kemudian sedikit memberikan harapan lebih cerah kepada masyarakat, terutama yang di bawah ya,” ujarnya.

“Saya nggak ada rencana untuk bertemu dengan Pak Purbaya, itu nggak. Sudah cukup, kita sudah punya pengalaman 2025, aman bos,” sambung Dody.

Dengan pemangkasan anggaran yang terus menerus, kementerian PU tetap berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal nasional. Fokus pada efisiensi dan pembangunan berbasis masyarakat menjadi strategi utama untuk memastikan dana tetap dialokasikan ke program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.