APBN 2026 Bawah 3% Meski Subsidi BBM Naik, MBG Kopdes Tetap

Pemerintah tengah menyusun rencana efisiensi anggaran agar defisit APBN 2026 tetap di bawah 3%. Langkah ini diambil sebagai respons atas eskalasi di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski begitu, pemerintah menyatakan tidak akan memangkas anggaran dari program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), karena program-program unggulan dianggap investasi jangka panjang.

Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menilai lonjakan harga BBM akibat eskalasi di Timur Tengah dapat menimbulkan pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 210 triliun. Kondisi ini bisa terjadi jika pemerintah menyerap seluruh kenaikan harga minyak untuk mencegah perubahan harga BBM. Dalam APBN 2026, subsidi bahan bakar didasarkan pada asumsi harga minyak dunia di kisaran US$ 70 per barel, sedangkan saat ini sudah mencapai US$ 100 per barel. Menurutnya, setiap kenaikan harga US$ 1 per barel di atas asumsi tersebut dapat menggelontorkan tambahan belanja subsidi hingga Rp 7 triliun. “Kita sudah dari katakanlah Rp 7 triliun tadi, kali katakanlah US$ 70 per barel asumsi APBN ke US$ 100 per barel, itu kan ada kenaikan US$ 30 ya. Jadi Rp 7 triliun kali 30 itu sudah Rp 210 triliun kita butuh,” ungkap Tauhid pada 22 Maret 2026.

Menurutnya, pemerintah secara strategis perlu mengatur strategi anggaran belanja apa saja yang akan dilakukan efisiensi berdasarkan skala prioritas. Prioritas efisiensi pertama berasal dari anggaran program kementerian/ lembaga, barulah jika tidak cukup, akan dipaksa melakukan pemangkasan dari program-program prioritas Presiden. “Saya kira mungkin anggaran-anggaran program itu masih bisa dikurangi lah yang MBG ataupun Kopdes. Menurut saya masih memungkinkan,” ucapnya.

Jika pemerintah benar-benar tidak ingin memangkas anggaran dari program-program prioritas seperti MBG dan Kopdes, Tauhid berpendapat salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperketat penyaluran bahan bakar subsidi. Subsidi tetap dikeluarkan, namun ditekan agar tepat sasaran. “Penerapan subsidi tepat sasaran. Subsidinya nggak dikurangi tetapi tepat sasaran harus dilakukan. Misalnya untuk roda empat, Pertalite itu harusnya hanya untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin, itu kan bisa dilakukan. Kemudian katakanlah LPG 3 kg, yang masyarakat mampu itu bener-bener nggak boleh dapat,” kata Tauhid.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan eskalasi di Timur Tengah berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 340 triliun. Perhitungan ini dilakukan dalam asumsi harga minyak dunia bertahan di kisaran US$ 90-120 per barel. “Asumsi harga minyak bertahan di range US$ 90-120 per barel maka ada pembengkakan subsidi energi dan belanja pemerintah,” jelas Bhima. Meski begitu, menurutnya pembengkakan anggaran ini tidak akan bisa ditutup jika pemerintah tidak memangkas program prioritas seperti MBG. “Tanpa pemangkasan MBG dan Kopdes, pelebaran defisit hingga Rp 340 triliun tidak mungkin bisa ditutup. Kalau dipaksa mengambil terlalu banyak K/L dan transfer daerah akan ganggu pertumbuhan ekonomi di daerah. PHK jadi konsekuensi lesunya daya beli imbas efisiensi,” tegasnya.

Secara keseluruhan, pemerintah sedang menimbang cara menekan biaya subsidi BBM yang melonjak akibat harga minyak global, sambil menjaga agar program sosial penting seperti MBG dan Kopdes tetap berjalan. Upaya ini melibatkan penyesuaian strategi anggaran, pemangkasan program lain jika perlu, dan penerapan subsidi yang lebih terarah.