ASN Bekerja dari Rumah Jumat: 1 Hari Mingguan.

Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu. Hari yang dipilih adalah Jumat, baik di instansi pusat maupun daerah.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 31 Maret 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada pengalaman pasca penanganan COVID‑19. Tujuannya adalah mendorong sistem kerja berbasis digital sekaligus meningkatkan efisiensi.

“Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian kementerian telah melakukan itu, kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, ini pasca daripada COVID kemarin,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa beban kerja di hari Jumat tidak sepadat hari lainnya. Namun, pelayanan publik tetap berjalan.

“Kami pilih hari Jumat karena memang setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan,” kata Airlangga.

Setiap kantor diminta merancang sistem agar kebijakan tersebut tetap berjalan normal. Kegiatan produktif, termasuk perbankan dan pasar modal, tetap berlangsung. “Kegiatan produktif termasuk perbankan dan pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan dan itu dipersilakan yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu dan aplikasi tertentu di pemerintahan sudah berjalan,” tambahnya.

Selain WFH, pemerintah juga menerapkan kebijakan efisiensi lain akibat dampak perang di Timur Tengah. Mulai 1 April mendatang, penggunaan mobil dinas bagi ASN dibatasi hingga 50 % kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Pemerintah mendorong pemanfaatan transportasi publik. “Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan kendaraan dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” ujar Airlangga.

Untuk sektor swasta, WFH akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan tiap sektor usaha. “Penerapan work from home bagi sektor swasta ini yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan,” kata Airlangga.

Kebijakan WFH satu hari dalam seminggu merupakan langkah pemerintah dalam efisiensi BBM akibat dampak perang di Timur Tengah. Pekan lalu, Airlangga menyatakan keputusan tersebut sudah ditetapkan dan segera disampaikan ke publik. “Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” kata Airlangga usai menemani Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha Amerika Serikat Ray Dalio di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.

Setelah rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Senin, 30 Maret 2026, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, mengatakan bahwa setelah pengumuman resmi pemerintah, Kemendagri akan memberikan imbauan kepada pemda. “Besok (hari ini) diumumkan,” katanya.

Di tengah gejolak perang di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan minyak dunia, pemerintah memastikan tidak berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan keputusan itu diambil atas arahan langsung Presiden. “Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi, dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden, Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan,” kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 31 Maret 2026.

Pertamina menyatakan bahwa belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi. Prasetyo mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Dia menjamin pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat. “Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin. Dan harga tidak terjadi penyesuaian,” ujarnya.

Dengan kebijakan WFH satu hari per minggu, pembatasan mobil dinas, dan jaminan harga BBM tetap stabil, pemerintah menekankan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan menjaga efisiensi operasional dan melindungi konsumen di tengah ketidakpastian global. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang berubah, sekaligus mempromosikan kerja digital dan transportasi publik sebagai bagian dari strategi jangka panjang.