Bahlil Lahadalia evaluasi tambang ilegal di hutan lindung

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, memulai evaluasi tambang di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar alam setelah menerima perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Perintah tersebut muncul dalam rapat kerja pemerintah pada 07 April 2026. Bahlil mengatakan pemetaan lokasi sudah selesai, namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

“Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden karena cuma dikasih waktu seminggu dan dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya sudah. Totalnya ya nanti kita akan sampaikan berapa jumlah luasan yang akan dilakukan penyesuaian,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada 17 April 2026.

Selain tambang, Bahlil juga akan menilai tambang yang berada di wilayah hutan yang belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau izin yang tidak dapat dikonversi sesuai ketentuan.

“Termasuk adalah di wilayah hutan-hutan yang belum ada izin IPPKH-nya dan izin yang tidak dapat dikonversi,” terang Bahlil.

Prabowo sebelumnya mengirimkan perintah baru kepada Bahlil. Menteri tersebut ditugaskan untuk membereskan tambang‑tambang ilegal yang merugikan negara. Presiden menyampaikan bahwa ia telah menerima laporan tentang ratusan tambang ilegal di hutan lindung.

“Saya juga perintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, IUP nggak jelas di hutan lindung, dan di hutan-hutan. Saya cek Menhut, Menhut ini oke juga ya. Dia belum kasih izin potong kayu,” kata Prabowo dalam taklimat pada rapat kinerja kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 08 April 2026.

Bahlil diminta mengevaluasi tambang‑tambang tersebut atau bahkan mencabut izin usaha. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berbelas kasihan, melainkan fokus pada kepentingan rakyat.

“Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi, kalau nggak jelas cabut semua itu IUP‑IUP. Kita nggak ada waktu untuk terlalu kasihan sekarang. Kita bela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, konco keluarga itu nomor berapa‑berapa,” tegas Prabowo.

Prabowo bertanya kepada Bahlil berapa lama ia dapat menyelesaikan tugas tersebut. Bahlil meminta dua minggu, namun Prabowo menuntut penyelesaian dalam satu minggu.

“Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya?” tanya Prabowo.

“Dua minggu,” jawab Bahlil.

“Enak aja dua minggu. 1 minggu!” pinta Prabowo yang kemudian disanggupi Bahlil.

Dengan perintah tersebut, Bahlil akan memeriksa setiap tambang ilegal dan menilai apakah izin usaha harus dicabut. Evaluasi ini diharapkan dapat mengurangi kerugian negara dan melindungi kawasan hutan.