Bali Siapkan Lahan 7,1 Hektare untuk Program Makan Bergizi Gratis

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berdiri di belakang kebijakan dan Program Strategis Nasional (PSN) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Koster dalam keterangan resmi pada Minggu, 05 Juli 2026.

Koster menjelaskan, pihaknya sudah mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah menyediakan lahan seluas 7,1 hektare untuk pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lahan-lahan ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, usulan lahan tersebut sudah diserahkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Mei 2025.

Selain itu, Koster juga mengalokasikan lahan lebih dari 2 hektare untuk pembangunan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Lahan ini juga tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Langkah ketiga, ia menyediakan lahan seluas 5,67 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Tulamben, Karangasem. Koster mengungkapkan bahwa pembangunan sekolah tersebut hampir rampung dan persiapan penerimaan siswa baru sudah dimulai.

Koster menegaskan bahwa ia sudah lebih dulu menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, untuk mengoordinasikan pelaksanaan tiga program utama ini—MBG, Kopdes Merah Putih, dan Sekolah Rakyat—dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya agar semua program berjalan lancar di Bali.

Pernyataan ini, menurut Koster, perlu disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial. Ia ingin masyarakat Bali mendapatkan pemahaman yang benar soal komitmen pemerintah daerah terhadap program prioritas nasional. Koster juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab, terutama saat bermedia sosial. Ia berharap warga tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang menyesatkan.

Dari pernyataan Koster, terlihat bahwa pemerintah provinsi telah bergerak cepat dalam menyediakan lahan untuk tiga program nasional sekaligus. Ini menunjukkan adanya koordinasi awal antara pemerintah daerah dan pusat, meskipun detail pelaksanaan teknisnya masih perlu dipastikan lebih lanjut.