Bandara Palm Beach Ganti Nama Jadi Bandara Presiden Trump

Bandara Internasional Palm Beach di Florida, Amerika Serikat, akan segera diberi nama baru. Mulai 1 Juli 2026, bandara tersebut akan dikenal sebagai Bandara Internasional Presiden Donald J. Trump.

Rancangan Undang‑Undang (RUU) yang mengatur pergantian nama tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Florida Ron DeSantis pada Senin, 30 Maret 2026. Sebelumnya, RUU telah disahkan oleh badan legislatif negara bagian.

Menurut RUU, Perubahan nama yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Juli masih harus disetujui oleh Administrasi Penerbangan Federal (FAA). Jadi, meski sudah ada tanda tangan gubernur, bandara masih harus melewati proses persetujuan federal.

FAA menyatakan bahwa pihaknya harus menyelesaikan beberapa urusan administratif. Di antaranya, memperbarui peta navigasi dan basis data yang digunakan oleh pilot dan operator penerbangan. Proses ini penting agar semua sistem penerbangan tetap akurat.

Donald Trump sering menggunakan bandara ini untuk perjalanan singkat ke resor Mar‑a‑Lago miliknya. Bandara ini berjarak sekitar lima mil dari resor tersebut, sehingga ia dapat terbang menggunakan Air Force One pada akhir pekan.

Entitas yang dikelola oleh Trump Organization mengajukan permohonan merek dagang pada bulan lalu. Permohonan tersebut meminta nama “President Donald J. Trump International Airport” menjadi nama resmi bandara.

Setelah pengesahan, salah satu putra presiden, Eric Trump, mengungkapkan rasa bangganya. Ia berkata, “Bangga telah memainkan peran kecil dalam mewujudkan hal ini. Terima kasih banyak kepada @megforflorida, @GovRonDeSantis, @JamesUtheimerFL dan mayoritas besar di Dewan Perwakilan Florida,”. Ia menulis pesan tersebut di X.

Di sisi lain, pemimpin Demokrat Dewan Perwakilan Florida, Fentrice Driskell, mengecam penandatanganan RUU tersebut. Ia menilai kebijakan itu akan merugikan pembayar pajak karena menelan biaya US$ 5 juta. “Biaya hidup terus meningkat bagi keluarga pekerja dan para lansia di Florida, itu lah sebabnya Partai Demokrat menghabiskan sesi legislatif ini untuk memperjuangkan agenda keterjangkauan guna menurunkan biaya dan mengembalikan lebih banyak uang ke kantong masyarakat. Alih‑alih bekerja sama dengan kami, para pemimpin Partai Republik memutuskan untuk memprioritaskan pemborosan US$ 5 juta uang pajak untuk mengganti nama bandara dengan nama Presiden,” ujarnya.

Pengganti nama bandara bukanlah hal baru bagi Trump dan sekutunya. NBC News melaporkan pada bulan lalu bahwa pemerintahan Trump meminta Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer, D‑New York, untuk menamai Bandara Internasional Dulles di Virginia dan Stasiun Penn di New York dengan nama Trump sebagai imbalan atas pelepasan dana federal untuk membangun terowongan antara New York dan New Jersey.

Trump telah berusaha menempelkan namanya pada berbagai fasilitas publik. Nama Trump sudah tertera di Kennedy Center di Washington dan Institut Perdamaian AS, serta program obat‑obatan diskon, rekening tabungan, dan kelas kapal perang baru.

Selain itu, Departemen Keuangan mengumumkan minggu lalu bahwa tanda tangan Trump akan tertera pada uang kertas. Bulan ini, sebuah komisi federal yang terdiri dari orang‑orang Trump menyetujui desain yang akan menyertakan gambarnya pada koin emas peringatan 24 karat untuk menghormati ulang tahun ke‑250 negara tersebut.

Perubahan nama bandara ini menyoroti bagaimana nama seorang presiden dapat menjadi bagian dari infrastruktur publik. Meskipun proses persetujuan masih berlangsung, keputusan ini menambah daftar contoh di mana nama tokoh politik dipakai dalam nama fasilitas umum, menimbulkan perdebatan antara pendukung dan penentang mengenai biaya dan nilai simbolik yang terkait.