Bangli Menyelenggarakan Perlindungan BPJS untuk 1.473 Pekerja

Pemerintah Kabupaten Bangli menggelontorkan dana sebesar Rp 4,2 miliar untuk melindungi para pekerja di wilayahnya. Sebanyak 1.473 pekerja akan mendapatkan perlindungan melalui pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dari dana tersebut.

Menurut Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bangli, Ni Luh Ketut Wardani, “Perlindungan bagi 1.473 pekerja rentan di Kabupaten Bangli pada APBD tahun 2026. Untuk 1473 pekerja rentan dengan jumlah (nominal anggaran) Rp 296.956.800,” ia ungkap pada 24 April 2026.

Wardani menjelaskan bahwa dana Rp 296.956.800 yang diambil dari APBD Bangli bukan satu-satunya sumber. Pemerintah Provinsi Bali turut menyalurkan tambahan Rp 4 miliar untuk memperluas jaminan sosial di kabupaten.

Semua 1.473 pekerja sudah terdaftar di data BPJS Ketenagakerjaan cabang Bali Timur. “Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berlaku selama 12 bulan,” tambah Wardani. Selama setahun, pekerja akan menerima manfaat penuh dari program tersebut.

Untuk memudahkan proses, tiga organisasi perangkat daerah diminta berkoordinasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diminta memotong birokrasi dan perizinan yang menghambat pendaftaran. Dinas PUPR diinstruksikan memastikan semua pekerja memiliki jaminan sosial, sementara Dinas Sosial harus memastikan bantuan BPJS diterima oleh pekerja yang layak.

Wardani menegaskan, “Koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi juga membuahkan hasil manis berupa dukungan tambahan anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial di Bangli,” ia katakan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Timur, Venina, menyoroti keuntungan bagi peserta. Ia menjelaskan bahwa “Manfaat utama dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meliputi Biaya Medis yang Ditanggung penuh tanpa batas plafon hingga sembuh total. Santunan STMB untuk pengganti upah 100% selama satu tahun bagi pekerja yang menjalani perawatan. Serta ketahanan ekonomi dengan memastikan keluarga pekerja tetap memiliki sokongan finansial meski kepala keluarga kehilangan produktivitas sementara.”

Venina menegaskan, “Memastikan keluarga pekerja tetap memiliki sokongan finansial meski kepala keluarga kehilangan produktivitas sementara,” ia tambah.

Dengan alokasi dana dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah kabupaten dan provinsi berupaya memberi perlindungan sosial yang lebih luas bagi ribuan pekerja di Bangli, memastikan mereka tidak terlewatkan saat menghadapi risiko kerja.