Bank Dunia Kupas Kelemahan Subsidi BBM, 20% Kaya Terima Setengah

Bank Dunia menyoroti kelemahan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang tidak tepat sasaran. Laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, yang dipublikasikan pada 12 Juni 2026, menegaskan bahwa lonjakan harga minyak global menggerus ruang fiskal dan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut catatan tersebut, 20 % rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM. "Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dari penargetan subsidi BBM, di mana 20% rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM," tulis laporan tersebut.

Pengeluaran untuk subsidi energi di Indonesia menjadi komponen belanja publik yang signifikan, mencapai 1,6 % PDB. Akibatnya, sistem subsidi yang berjalan saat ini menyedot sumber daya fiskal secara besar.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bank Dunia merekomendasikan tiga paket reformasi subsidi BBM. Pertama, penyesuaian harga secara bertahap guna mempersempit jarak antara harga subsidi dan harga pasar. Kedua, pemberian bantuan langsung tunai yang ditargetkan untuk 40 % rumah tangga paling miskin guna mengimbangi dampak yang ditimbulkan. Menurut Bank Dunia, jumlah nominal bantuan yang diberikan setiap bulan tidak akan menimbulkan beban fiskal terlalu besar, yakni hanya 10 % dari total penghematan BBM. Ketiga, realokasi penghematan subsidi BBM untuk kegiatan perlindungan sosial, investasi publik, dan memberikan dukungan mata pencaharian bagi kelompok yang terdampak.

Simulasi Bank Dunia menunjukkan bahwa pendekatan tersebut secara bertahap selama dua tahun ke depan dapat menghasilkan penghematan fiskal setara 1,3 % PDB. Ruang fiskal diproyeksikan akan naik hingga mencapai 2,1 % PDB setelah kebijakan penyesuaian harga diterapkan secara penuh.

"Implementasi sama pentingnya dengan desain implementasi berurutan secara bertahap, komunikasi publik yang jelas, kesiapan sistem pelaksanaan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) dan perhitungan yang transparan bagaimana penghematan subsidi BBM akan diinvestasikan kembali," tambah Bank Dunia.

Reformasi ini menekankan perlunya koordinasi antara lembaga pemerintah, sistem data terpadu, dan komunikasi yang jelas kepada masyarakat. Dengan menargetkan bantuan secara lebih selektif dan memanfaatkan data tunggal, pemerintah dapat mengurangi penyalahgunaan subsidi dan mengalokasikan dana fiskal ke program yang lebih berpengaruh.