Bapanas Bantah Beras Premium Langka, Harga Naik Tipis

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menepis anggapan bahwa beras premium mengalami kelangkaan di ritel modern. Pemerintah menyatakan stok beras premium masih tersedia, khususnya produk dari BUMN. Meski demikian, mereka mengakui adanya kenaikan harga yang disebut masih dalam batas wajar dan tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 25 Juli 2026, mengatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi kelangkaan. Ia menegaskan, timnya sudah turun langsung dan menemukan beberapa ritel memang kosong, tapi sebagian lainnya masih memiliki stok. Beras Bulog masih ada. Beras premium dari berbagai merek, termasuk produk ID Food seperti Rania, juga masih tersedia.

Berdasarkan pantauan harga pangan Bapanas, rata-rata harga beras premium secara nasional per 24 Juli mencapai Rp 15.966 per kilogram. Angka ini merupakan rata-rata dari tiga zona HET beras premium. Di Zona I yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, rata-rata harga beras premium tercatat Rp 15.224 per kilogram. Angka itu hanya 2,17 persen lebih tinggi dari HET yang ditetapkan sebesar Rp 14.900 per kilogram.

Ketut menyebut, kenaikan harga relatif kecil dan masih ada daerah yang stabil. Ia meminta konsumen kelas menengah ke atas untuk tidak terlalu keberatan dengan kenaikan tipis ini. Menurutnya, kelompok menengah ke atas justru berperan dalam subsidi silang. "Kalau menengah ke atas, naik sedikit, oke lah. Tolong jangan juga teriak yang menengah ke atasnya," ujarnya.

Pemerintah disebut terus melakukan intervensi harga beras. Dua program utama yang dijalankan adalah bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Sejak Januari 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sudah disalurkan mencapai 1,4 juta ton. Rinciannya, realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton yang merupakan perpanjangan dari program tahun 2025. Kemudian realisasi SPHP beras Maret hingga Juli 2026 mencapai 520,83 ribu ton, ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama sebesar 662,88 ribu ton.

Ketut menambahkan, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, yaitu kalangan menengah ke bawah, terus mendapat dukungan bantuan dari pemerintah. Ia menekankan bahwa meskipun harga naik sedikit, intervensi pemerintah berjalan terus. Menurutnya, kondisi ini seimbang.

Bapanas juga mengajak publik untuk tidak hanya melihat kondisi di hilir, tetapi juga memperhatikan situasi di hulu, khususnya kondisi petani padi dalam negeri. Ketut mengingatkan pentingnya menjaga harga di tingkat petani. Ia mencontohkan kasus petelur ayam yang harganya sempat turun drastis dari Rp 24.000 menjadi Rp 16.000. "Kalau kita swasembada, tentu masyarakat kita lebih tenang, lebih tenteram, lebih makmur. Jangan sampai kejadian seperti petelur ayam... Petani dan peternak kita harus dijaga harganya," tutupnya.

Secara keseluruhan, pemerintah menekankan bahwa kenaikan harga beras premium masih dalam batas terkendali. Intervensi melalui program bantuan pangan dan SPHP terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara harga konsumen dan kesejahteraan petani. Data menunjukkan bahwa dari total 1,4 juta ton CBP yang disalurkan, sebagian besar digunakan untuk program bantuan pangan dan stabilisasi harga. Kondisi ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat akan kelangkaan beras premium di pasaran.