Bapanas Tugaskan Bulog Salurkan Bantuan Beras 33 Juta Penerima

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi memberikan tugas kepada Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk bantuan pangan. Program ini akan berlangsung selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Penugasan tersebut tertuang dalam surat resmi yang diterbitkan pada 30 Juli 2026.

Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan beras ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hal ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Minggu, 2 Agustus 2026.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk 3 bulan alokasi, yaitu Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dapat dilakukan 1 kali," kata Amran.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menambahkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua ini akan dilakukan secara serentak. Waktunya bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat," ungkap Rachmi.

Ia berharap masyarakat, khususnya mereka yang berada di desil 1 hingga 4, bisa merasakan kehadiran pemerintah. Bantuan pangan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus. "Masyarakat agar bisa merasakan, khusus yang desil 1 sampai 4, bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat-saat masyarakat merayakan 17 Agustus, sehingga bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus," tambahnya.

Bapanas juga mendorong agar penyaluran bantuan pangan beras bisa memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Koperasi ini merupakan infrastruktur pemerintah yang bisa dioptimalkan untuk mendekatkan akses bantuan kepada masyarakat.

"KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi," ujar Rachmi.

Database penerima untuk program bantuan pangan beras tahap kedua ini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pembaruan terkini. Bapanas sebagai pengguna DTSEN telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang di update tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah di update oleh BPS," jelas Rachmi.

Pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di masing-masing wilayah. Persiapan pelaksanaan harus dilakukan dengan matang. Pengecekan kualitas beras menjadi hal yang cukup penting sebelum proses distribusi ke titik bagi.

"Pimwil Pimca Bulog, mohon segera bersiap, berkoordinasi dengan teman-teman dinas. Bagi yang belum cek kualitas, mohon bisa melakukan cek kualitas dan jumlah yang akan dibagikan. As soon as possible karena surat penugasan sudah ditandatangani. Silakan untuk persiapan karung dan moving beras seharusnya tidak terjadi kendala," urai Rachmi.

Perhatian khusus diberikan untuk wilayah Papua. Keterbatasan transportasi, angkutan, dan gudang menjadi tantangan tersendiri. "Catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote (terpencil) dulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen," pungkas Rachmi.

Realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama yang merupakan alokasi Februari dan Maret tahun 2026 telah berhasil menyasar ke 33,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 99,7 persen. Secara kuantitas, total beras yang tersalurkan sebanyak 664,88 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,97 ribu kiloliter.

Program bantuan pangan beras tahap kedua ini merupakan salah satu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Total beras sebanyak 997,2 ribu ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM masing-masing 10 kilogram dengan alokasi 3 bulan. Total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp 17,52 triliun.

Sebagai perbandingan, alokasi program bantuan pangan beras di tahun 2026 akan lebih banyak dibandingkan tahun 2025. Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk 4 bulan alokasi, yaitu Juni-Juli dan Oktober-November. Sementara untuk pelaksanaan program bantuan pangan di tahun 2026 ini setidaknya akan dijalankan sebanyak 5 bulan alokasi.

Program bantuan pangan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat. Dengan total penerima lebih dari 33 juta keluarga, program ini menjadi salah satu jaring pengaman sosial terbesar yang pernah dijalankan. Pelaksanaan yang bertepatan dengan perayaan kemerdekaan diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.