BBM Pertamax Naik Rp16.250, Konsumen Pikirkan Subsidi

Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis naik menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. Kenaikan ini menambah beban bagi konsumen di seluruh kota.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Rio Priambodo, yang terlibat dalam analisis harga, menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax membawa tiga dampak utama bagi masyarakat.

Yang pertama adalah potensi migrasi konsumen ke BBM subsidi. Menurut Rio, kenaikan ini dapat mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite. Kondisi ini harus diantisipasi dengan serius oleh pemerintah dan Pertamina agar tidak menimbulkan lonjakan permintaan yang berujung pada antrean panjang, pembatasan distribusi, atau bahkan kelangkaan BBM di beberapa wilayah.

“Jangan sampai juga masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” tutur Rio dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Yang kedua adalah dampak pada daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM biasanya memicu efek berantai pada biaya transportasi, distribusi barang, dan pengeluaran rumah tangga. Kelompok kelas menengah menjadi perhatian khusus karena mereka tidak menikmati subsidi BBM namun harus menanggung kenaikan biaya energi.

“Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengantisipasi dampak inflasi dan menjaga stabilitas pasokan serta harga BBM yang menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat,” sebut Rio.

Yang ketiga, masyarakat dapat mengalami kerugian karena pengumuman kenaikan harga yang dadakan. Menurut Rio, konsumen memerlukan waktu yang cukup untuk menyesuaikan keputusan ekonominya. Jika kenaikan dilakukan secara mendadak, maka akan menyulitkan mereka.

“Sebagai produk yang digunakan secara luas dan berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga, perubahan harga seharusnya disampaikan secara lebih transparan dan memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk menyesuaikan keputusan ekonominya,” beber Rio.

Secara keseluruhan, kenaikan harga Pertamax menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen. Pemerintah dan Pertamina diharapkan dapat merespons dengan kebijakan yang menjaga kestabilan pasokan dan meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada BBM subsidi.