Bekasi dan Sukabumi Masuk 10 Besar Kota Toleran 2025

Setara Institute baru saja mempublikasikan hasil riset tahunan mereka, Indeks Kota Toleran (IKT) 2025. Dari 94 kota yang dinilai, dua kota di Jawa Barat—Bekasi dan Sukabumi—menempati posisi terhormat di antara sepuluh besar kota paling toleran di Indonesia.

IKT bukan sekadar deretan angka. Ia menggambarkan dinamika kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam merawat keberagaman. Setiap skor mencerminkan upaya bersama, bukan hanya prestasi satu pihak.

Di puncak klasemen, Kota Salatiga di Jawa Tengah memegang posisi pertama dengan skor 6 492. Diikuti oleh Kota Singkawang di Kalimantan Barat, skor 6 391. Kota Semarang dan Kota Pematangsiantar menempati posisi ketiga dan keempat dengan skor 6 160 dan 6 084 masing‑masing. Kota Bekasi berada di peringkat kelima dengan skor 6 037, dan Kota Sukabumi di peringkat keenam, skor 5 973.

“Jadi (indeks kota toleran) bukan semata-semata prestasi Walikota atau Kesbangpol atau FKUB tapi adalah prestasi bersama,” ujar Ismail Hasani, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, di Mangkuluhur ARTOTEL Suites, Jakarta pada Rabu, 22 April 2026.

Metode penilaian Setara Institute menggunakan empat variabel utama dan delapan indikator. Variabel regulasi pemerintah kota menilai kebijakan formal yang mendukung toleransi. Variabel regulasi sosial mengukur norma dan nilai yang diterapkan secara informal. Variabel tindakan pemerintah mencakup program konkret yang dilaksanakan. Variabel demografi agama menilai keragaman keagamaan di wilayah tersebut.

Bekasi dan Sukabumi dinilai mampu menyelaraskan kebijakan birokrasi dengan kebutuhan sosial masyarakatnya. Hal ini meminimalisir gesekan antar‑kelompok melalui pendekatan hukum dan sosial yang promotif. Keberhasilan ini tidak terjadi secara kebetulan; ia hasil dari kerja sama lintas sektor.

Ismail Hasani mengungkapkan tiga kunci utama bagi kota yang dapat disebut toleran. Pertama, kepemimpinan politik yang promotif terhadap toleransi. Kedua, kepemimpinan birokrasi yang tidak diskriminatif dalam pelayanan publik. Ketiga, kepemimpinan sosial yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi sipil. “Pertama, memastikan kepemimpinan politik promotif terhadap toleransi. Kedua, kepemimpinan birokrasi. Ketiga, kepemimpinan sosial,” tutur Ismail mengenai rumus tersebut.

Berikut urutan lengkap sepuluh kota dengan indeks toleransi tertinggi di Indonesia:

1. Kota Salatiga (skor 6 492)
2. Kota Singkawang (skor 6 391)
3. Kota Semarang (skor 6 160)
4. Kota Pematangsiantar (skor 6 084)
5. Kota Bekasi (skor 6 037)
6. Kota Sukabumi (skor 5 973)
7. Kota Magelang (skor 5 805)
8. Kota Kediri (skor 5 792)
9. Kota Tegal (skor 5 733)
10. Kota Ambon (skor 5 657)

Menanggapi hasil tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui perwakilannya, Bisri, menyampaikan apresiasi tinggi bagi kota‑kota yang meraih skor memuaskan. Ia menekankan bahwa indeks ini bukan tujuan akhir, melainkan alat evaluasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. “Ini bukan tujuan akhir melainkan motivasi untuk selalu menjaga dan meningkatkan capaian yang telah diraih,” kata Bisri.

Harapan pemerintah pusat adalah agar prestasi Bekasi dan Sukabumi menjadi inspirasi bagi kota‑kota lain di Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Dengan kepemimpinan yang tepat dan dukungan masyarakat yang kuat, harmoni dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bernegara.

Kesimpulannya, indeks ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun toleransi. Kota-kota yang berhasil menempatkan diri di antara sepuluh besar menunjukkan bahwa kebijakan yang inklusif, pelayanan publik yang adil, dan partisipasi aktif masyarakat dapat menciptakan ruang aman bagi keberagaman.