BGN alokasikan Rp 113 miliar untuk jasa EO, Dadan jelaskan

BGN mengangkat bicara tentang alokasi Rp 113 miliar untuk jasa EO yang menjadi sorotan publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan alasan penggunaan jasa tersebut.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan pada 12 April 2026.

Dalam konteks ini, Dadan menegaskan bahwa BGN masih dalam proses membangun sistem dan tata kelola operasional. Tanpa tim internal yang siap, BGN memerlukan dukungan profesional untuk menyelenggarakan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang berskala besar.

“EO memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini. Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu,” lanjut Dadan. Ia menambahkan bahwa EO menguasai manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.

Keahlian tersebut memerlukan pengalaman dan tim solid yang secara realistis belum dimiliki BGN di fase awal pembentukannya. Dadan menekankan bahwa keahlian teknis ini penting agar setiap acara dapat terlaksana tanpa hambatan.

Selain aspek teknis, Dadan menyoroti manfaat administratif. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, serta pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis. “Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” tambahnya.

BGN tidak hanya mengadakan acara seremonial. Kegiatan yang dihandle oleh EO juga menjadi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional. Dadan menyebut Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penjamah makanan sebagai contoh kegiatan strategis lain yang memerlukan dukungan EO.

“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” terang Dadan.

Dalam hal efisiensi, Dadan membandingkan penggunaan EO dengan pembangunan tim internal. Proses pembentukan kapasitas internal membutuhkan waktu, biaya pelatihan, serta rekrutmen yang tidak instan. Sementara program harus segera berjalan, Dadan menyatakan bahwa EO hadir sebagai solusi jembatan agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu.

“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” tutur Dadan.

Praktiknya, Dadan menegaskan bahwa EO juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran agar memberikan dampak maksimal.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Seluruh pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” imbuh Dadan.

Penggunaan EO oleh BGN mencerminkan strategi pragmatis bagi lembaga baru yang belum memiliki sumber daya internal lengkap. Dengan memanfaatkan keahlian profesional, BGN dapat menjalankan program strategis secara efisien, menjaga kualitas acara, dan tetap mematuhi standar transparansi serta akuntabilitas.