BGN Potong MBG SMA Tinggi 2027, Kurangi 8 Juta Penerima

BGN (Badan Gizi Nasional) memutuskan bahwa pada tahun 2027 siswa SMA yang berasal dari kalangan mampu tidak akan lagi menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari pada Senin, 15 Juni 2026 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

“Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA‑SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak‑anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya,” kata Arumsari. “Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat,” tambahnya.

Arumsari menjelaskan bahwa BGN sedang meninjau ulang sasaran penerima MBG agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa kajian ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lainnya.

“Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain,” kata Arum. Ia menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan menilai intervensi gizi sebaiknya difokuskan pada periode paling krusial dalam pertumbuhan anak. “Yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya,” sambungnya.

Dalam hal anggaran, Arumsari menyebutkan bahwa BGN saat ini memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 270,2 triliun untuk pelaksanaan MBG pada 2027 dengan target 81,5 juta penerima manfaat. Ia mengutip surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas yang menegaskan alokasi tersebut.

“Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut, itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa angka tersebut masih akan disesuaikan dan bahwa BGN sedang melakukan simulasi untuk mengefisienkan anggaran program.

“Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi,” kata dia. Ia juga menegaskan bahwa anggaran BGN pada 2027 masih berasal dari pos pendidikan dan kesehatan.

“Sekarang pendidikan dan kesehatan, masih itu pendidikan dan kesehatan ya,” imbuhnya.

Dengan langkah ini, BGN berharap program MBG dapat lebih terfokus pada kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus mengoptimalkan penggunaan dana publik. Program ini akan menyesuaikan target penerima manfaat dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, mengingat adanya potensi penghematan sekitar 8 juta penerima manfaat dan anggaran yang masih dapat disesuaikan. Hal ini menandai pergeseran strategi intervensi gizi nasional menuju pendekatan yang lebih selektif dan berbasis data.