BGN Rancang Distribusi Makanan Gratis di Daerah Konflik

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan bahwa lembaganya sedang merancang sistem distribusi makanan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak yang tinggal di wilayah rawan konflik. Tujuannya jelas: agar anak-anak di sana tetap bisa mendapatkan asupan gizi yang layak.

"Makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan, rawan konflik. Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Sudaryono menjelaskan, saat ini pihaknya sudah melakukan beberapa uji coba. Dalam proses ini, mereka menggandeng TNI dan Polri. Bahkan, sejumlah fasilitas umum seperti gereja ikut dimanfaatkan sebagai tempat penyaluran MBG.

"Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerjasama dengan jajaran TNI dan Polri, menggunakan fasilitas ada gereja dan lain-lain. Karena anak-anak di seluruh manapun, ya, Indonesia di manapun khususnya, anak-anak yang memang membutuhkan daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu, ya," papar Sudaryono.

Selain daerah konflik, BGN juga akan memprioritaskan penyaluran MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Dua daerah yang disebut secara khusus adalah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Sudaryono, setidaknya ada 116 juta orang di Indonesia yang masih mengalami kekurangan gizi.

Data peta sebaran prevalensi stunting pada 2024 menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, sebanyak 20 daerah masuk kategori terendah. Lalu, 182 daerah masuk kategori sedang. Lebih tinggi lagi, 220 daerah masuk kategori tinggi. Dan yang paling parah, 92 daerah masuk kategori sangat tinggi.

"Enggak hanya Papua, di, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki," tegasnya.

Program MBG ini memang menyasar daerah-daerah yang paling membutuhkan. Bukan hanya karena konflik, tapi juga karena kondisi gizi yang buruk. Dengan melibatkan aparat keamanan dan memanfaatkan tempat ibadah, pemerintah berharap distribusi bisa berjalan lebih aman dan merata.