BGN Tutup 833 Dapur MBG, Tak Dibayar

Badan Gizi Nasional (BGN) secara permanen menghentikan operasional sebanyak 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keputusan ini berlaku hingga 27 Juli 2026. Langkah tegas ini diambil setelah unit-unit yang menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) dinilai tidak serius dalam memperbaiki standar sesuai prosedur operasional standar (SOP) yang sudah ditetapkan.

Kepala BGN, Sudaryono, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Juli 2026, menyampaikan bahwa pihaknya juga menemukan 883 dapur yang terkena suspensi. Rinciannya, 98 SPPG berada di wilayah 1 yang mencakup Sumatera. Kemudian 311 SPPG di wilayah Jawa dan Madura. Serta 424 SPPG di wilayah 3.

Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, penghentian dapur secara permanen kali ini tidak disertai pembayaran insentif. Sudaryono menegaskan bahwa ratusan dapur yang terkena suspensi sudah ditutup dan tidak lagi menerima insentif. "Dulu kan di-suspend tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah di-suspend, tutup tidak dibayar ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," jelasnya.

Langkah suspensi permanen ini diambil karena dapur-dapur tersebut tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas dan standar dalam menjalankan program MBG. Sebagian besar penutupan disebabkan oleh masalah higienis dan sanitasi. "Kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan, yaitu terkait higienis dan sanitasinya. Kemudian IPAL-nya, jadi yang tidak komitmen terhadap apa yang menjadi requirement, itu yang tidak bisa. Kemudian kita minta, kita kasih tenggat waktu untuk perbaiki, tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend secara permanen," imbuh Sudaryono.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa BGN serius menegakkan standar operasional. Dari total 883 dapur yang disuspensi, sebagian besar berada di luar Pulau Jawa. Masalah kebersihan dan pengolahan limbah menjadi faktor utama yang memicu penutupan permanen ini.