Budayawan Cirebon Pertanyakan Urgensi Ganti Nama Jawa Barat

Seorang budayawan asal Cirebon, Raden Chaidir Susilaningrat, mempertanyakan wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Ia mempertanyakan urgensi dari rencana tersebut. Menurutnya, mengganti nama provinsi bukanlah masalah yang mendesak untuk diselesaikan saat ini.

Chaidir menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dipertanyakan adalah dasar dan alasan di balik munculnya wacana ini. Ia menilai masih banyak persoalan lain yang dihadapi masyarakat Jawa Barat yang jauh lebih penting untuk ditangani.

"Kalau saya mempertanyakan dasarnya apa, urgensinya apa. Perubahan nama itu bukan sesuatu yang urgen. Masih banyak persoalan di Jawa Barat yang lebih penting untuk dibuat kebijakan," kata pendiri Komunitas Pusaka Cirebon Kendi Pertula itu pada Jumat, 03 Juli 2026.

Selain soal urgensi, Chaidir juga menyoroti penggunaan nama Sunda dari sudut pandang sejarah. Ia menjelaskan bahwa pembagian wilayah di Pulau Jawa pada masa lampau sangat berbeda dengan pembagian daerah saat ini. Dalam sejumlah naskah kuno, Pulau Jawa pada masa lalu dikenal terbagi menjadi dua kawasan besar, yaitu Jawa Kulon dan Jawa Wetan.

Wilayah Jawa Kulon, menurut Chaidir, merupakan kawasan Kerajaan Tarumanegara yang berpusat di sekitar Sungai Citarum. Setelah Tarumanegara melemah, wilayah tersebut kemudian terbagi menjadi dua kerajaan. Kerajaan Sunda berada di bagian barat, sementara Kerajaan Galuh berada di bagian timur.

Ia merinci bahwa wilayah Kerajaan Sunda membentang dari Sungai Citarum hingga kawasan yang kini meliputi Jakarta dan Banten. Sementara itu, Kerajaan Galuh berada di sebelah timur Sungai Citarum hingga kawasan Sungai Cipamali yang kini berada di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

"Di naskah-naskah kuno itu disebutnya Jawa Wetan sama Jawa Kulon. Nah, Jawa Kulon itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu pusatnya di Sungai Citarum. Tarumanegara kemudian pecah jadi dua. Dari Citarum ke barat itu Kerajaan Sunda. Kalau pakai ukuran sekarang, Kerajaan Sunda itu lokasinya kira-kira Provinsi Banten plus Jakarta. Kemudian dari Citarum ke timur sampai Kali Cipamali di Brebes itu Kerajaan Galuh," kata dia.

Chaidir berpendapat, jika merujuk pada sejarah, wilayah Provinsi Jawa Barat saat ini justru berada di bekas wilayah Kerajaan Galuh, bukan Kerajaan Sunda. Ia mempertanyakan logika di balik pemilihan nama Sunda jika menggunakan dasar sejarah.

"Jadi, Provinsi Jawa Barat yang sekarang ini, menurut saya itu sisa wilayah Kerajaan Galuh, bukan Kerajaan Sunda. Kenapa pakai Sunda? Kenapa nggak pakai Provinsi Galuh? Itu kalau lihat dari sejarah," sambungnya.

Ia menilai bahwa jika alasan perubahan nama didasarkan pada sejarah, maka landasan tersebut belum cukup kuat. Wilayah administratif Jawa Barat saat ini tidak sepenuhnya berada di bekas wilayah Kerajaan Sunda.

Di sisi lain, Chaidir juga menyoroti keberagaman etnis dan budaya di Jawa Barat. Menurutnya, selain etnis Sunda, terdapat pula etnis Betawi dan Cirebon yang telah diakui dalam Peraturan Daerah (Perda). Hal serupa juga berlaku pada bahasa daerah yang digunakan di Jawa Barat.

"Di Jawa Barat etnisnya bermacam-macam. Yang diakui dalam Perda ada Sunda, Betawi, dan Cirebon. Bahasa daerahnya juga ada bahasa Sunda, Betawi, dan Cirebon," katanya.

Chaidir mengingatkan agar wacana perubahan nama provinsi dipertimbangkan secara matang. Ia khawatir kebijakan yang tidak terlalu mendesak justru akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Jangan sampai membuat kebijakan yang sebetulnya tidak terlalu urgen, tetapi malah menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ujarnya.

Menurutnya, perhatian sebaiknya lebih diarahkan pada persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Tiga hal yang ia soroti adalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

"Lebih baik prioritaskan bagaimana mengatasi soal kemiskinan, kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Itu jauh lebih penting daripada sekadar urusan nama," tegasnya.

Ia juga menilai keberagaman budaya di Jawa Barat perlu terus dijaga dan diberi ruang yang sama untuk berkembang. Semua budaya harus mendapat perhatian yang setara.

"Lebih baik budaya Sunda dilestarikan, budaya Cirebon dilestarikan, budaya Betawi juga dilestarikan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru kontraproduktif terhadap keberagaman budaya yang kita miliki," pungkasnya.

Wacana mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mengemuka setelah lebih dari satu dekade diperjuangkan. Usulan tersebut mendapat angin segar setelah dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 02 Juli 2026.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa perubahan nama provinsi bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga menyangkut identitas sejarah dan keberagaman budaya yang kompleks. Argumen Chaidir menyoroti bahwa dasar historis dan sosiologis dari wacana ini masih perlu dikaji ulang secara lebih mendalam sebelum diputuskan.