Camat Boyolali Dilaporkan Kirim Video Porno ke Mantan Karyawati

Seorang camat di Boyolali dilaporkan ke bupati oleh mantan karyawatinya. Laporan itu muncul setelah sang camat diduga mengirimkan video tidak senonoh ke ponsel si mantan pegawai.

"Awalnya saya kerja di toko roti, salah satu investornya itu bapake ini (terlapor)," kata pelapor yang menggunakan inisial A kepada wartawan pada Senin, 06 Juli 2026.

Menurut A, video itu ia terima setelah ia memutuskan berhenti bekerja. Pada siang hari, ia mendapat kiriman video tidak pantas dari terlapor sebanyak dua kali. Durasi videonya sekitar sembilan detik.

"Itu tiba-tiba beliau ngirimin video, 2 kali, siang-siang jam 11-an mau jam 12.00 WIB. Saya buka videonya itu to, ternyata video beliaunya sendiri, video porno," jelas A.

Kiriman video itu diterima pada tanggal 30 Maret 2026. Kedua video dikirim di hari yang sama, pada jam yang sama, yakni pukul 11.58 WIB. Isi videonya identik dan dikirim dua kali berturut-turut.

A mengaku kaget saat membuka video tersebut. Ia sempat menunggu apakah ada pesan lanjutan, karena mungkin saja itu salah kirim. Namun hingga malam hari, tidak ada chat atau konfirmasi apa pun dari terlapor.

"Saya merasa direndahin. Saya nunggu dia chat lagi kan. Kalau salah kirim, konfirmasi atau gimana. Lha itu enggak chat lagi sampai malam. Lha malamnya saya blokir nomornya," ungkap A.

"Saya merasa dilecehkan banget. Dari umur kan juga beda jauh," tambahnya.

Peristiwa itu kemudian ia ceritakan ke keluarganya. A mengaku trauma. Pada April lalu, kasus ini akhirnya dilaporkan ke Bupati Boyolali.

Pelapor mengatakan bahwa ia sudah dipanggil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boyolali. Di sana, ia dipertemukan dengan terlapor untuk mediasi.

"Ketemu sama beliau (terlapor) langsung, bilangnya salah kirim. Mau kirim ke istrinya," kata A.

Terlapor baru mengaku salah kirim setelah kasus ini dilaporkan ke bupati melalui dinas terkait. A mengaku sebelumnya sempat diancam dan diminta meminta maaf. Karena itu, ia berharap kasus ini bisa diproses secara serius.

"Sebelumnya beliau malah ngancam. Saya suruh minta maaf ke beliau. Katanya saya jelek-jelekin beliau masalah gaji, padahal enggak. Saya enggak pernah jelek-jelekin beliau," tegas A.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, M Syawalludin, mengatakan pejabat tersebut sudah dipanggil untuk klarifikasi. Kepada tim BKPSDM, camat itu mengaku tidak sengaja mengirim video tersebut.

"Kemarin, BKPSDM sudah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan," ujar Syawalludin setelah mengikuti rapat paripurna di DPRD Boyolali pada Senin, 06 Juli 2026.

"Kemudian pihak pelapor juga (sudah dipanggil dimintai klarifikasi). Di pihak yang terlapor ini Pak Camat ini menyampaikan salah kirim," jelasnya.

Syawalludin menjelaskan bahwa antara pelapor dan terlapor sebelumnya memiliki ikatan kerja. Pelapor dulunya bekerja di usaha milik terlapor, lalu mengundurkan diri.

BKPSDM Boyolali telah memediasi dan mempertemukan kedua belah pihak untuk menggali keterangan lebih dalam. Dari hasil klarifikasi, pihaknya melihat tidak ada komunikasi lanjutan yang mengarah pada tujuan tertentu. Untuk sementara, mereka meyakini camat tersebut benar-benar salah kirim.

"Kami dari BKPSDM melihat dan mempertemukan antar pihak, karena memang di situ juga tidak ada komunikasi yang nyuwun sewu, yang menunjukkan keberlanjutan ada tujuan-tujuan tertentu ya, kami melihat nyuwun sewu, kami melihat memang Pak Camat ini betul-betul salah kirim dan sudah menyampaikan permohonan maaf," kata Syawalludin.

Soal sanksi, Syawalludin mengatakan akan ada sanksi yang diberikan. Setidaknya teguran langsung dari bupati agar yang bersangkutan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

"Ada ada sanksi nanti, ya setidaknya kita teguran langsung dari Pak Bupati kepada yang bersangkutan, untuk berhati-hati bermedia sosial," jelasnya.

Menanggapi kabar bahwa pengiriman video tidak senonoh itu dilakukan lebih dari sekali, Sekda menegaskan pihaknya bersikap terbuka. Mereka menunggu jika ada bukti atau laporan baru dari korban lain.

"Ya, itu yang kita tunggu. Kalau memang ada pihak-pihak lain yang terlapor, ya mungkin kita tingkatkan penyikapannya. Kan kita juga berdasarkan laporan ya. Kalau memang ada korban-korban yang lain, berarti kan kejadiannya lebih dari satu orang. Kalau Lebih dari satu orang, ada pemahaman lain. Kosekuensinya tentu kami meningkatkan pemeriksaan pada yang bersangkutan," imbuhnya.

Jika ada tambahan pengadu dan data dengan bukti, itu akan menjadi bahan bagi Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk meningkatkan pemeriksaan.

Kasus ini bermula dari hubungan kerja antara seorang camat dan mantan karyawatinya. Pelapor mengaku trauma dan merasa dilecehkan. Pihak pemerintah daerah telah melakukan mediasi dan menjatuhkan sanksi teguran. Namun proses masih terbuka jika ada korban lain yang melapor dengan bukti yang cukup.