Cianjur 337 Dapur MBG: Hanya 6 Memiliki IPAL & SLHS

Di Kabupaten Cianjur, ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, khususnya pengolahan limbah. Banyak dari dapur tersebut juga belum terdaftar sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur mencatat 337 SPPG yang sudah beroperasi. Dari jumlah itu, hanya enam dapur yang memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Air Limbah (IPAL) dan Surat Pemberitahuan Pengelolaan Limbah (SPPL). “Ada sekitar 171 SPPG yang punya IPAL tapi belum punya SPPL. Dan ada 160 dapur yang belum sama sekali punya IPAL dan SPPL. Kalau yang sudah lengkap baru ada enam dapur,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Komarudin, pada 05 Juni 2026.

Menurut Komarudin, walaupun sudah memiliki IPAL, setiap SPPG diwajibkan mengurus dokumen pengelolaan limbah atau SPPL. “Ya meskipun sudah punya IPAL, tetap harus punya SPPL. Memastikan jika IPAL‑nya sesuai dengan ketentuan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa izin harus lengkap sebelum dapur mulai beroperasi.

Komarudin menyatakan akan mengirim surat kepada setiap SPPG agar segera membuat IPAL dan mengurus dokumen pengelolaan limbah. “Kalau ada yang tidak mengindahkan kami akan laporkan ke BGN. Nanti biar dari BGN yang mengevaluasi, apakah ada sanksi atau tidaknya itu ranah BGN,” jelasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur juga menyoroti situasi SLHS. Dari 337 dapur MBG, hanya 278 yang sudah mengantongi SLHS, setara 82 %. Kepala Dinas Kesehatan, Made Setiawan, mengatakan, “Kami harap segera menyelesaikan dokumen SLHS. Karena ini untuk memastikan kegiatannya sesuai standar kehigienisan dan sesuai sanitasinya.” Ia menambahkan ada sekitar 32 dapur yang sudah mengajukan SLHS, sementara 27 dapur belum mengurus atau mengajukan dokumen tersebut.

Secara keseluruhan, meski banyak dapur MBG di Cianjur sudah beroperasi dan melayani sekolah, masih banyak yang belum memenuhi persyaratan lingkungan dan higienis. Pemerintah daerah berencana menegakkan regulasi dengan bantuan BGN, sementara Dinas Kesehatan menekan agar semua dapur memperoleh SLHS secepatnya. Kegiatan ini penting untuk menjaga kesehatan anak-anak yang menerima makanan bergizi di sekolah.