Dana Sekolah Transfer Langsung ke Kepala Sekolah

Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa pemerintah memastikan dana revitalisasi sekolah disalurkan secara tepat sasaran. Ia menekankan bahwa salah satu cara yang dipakai adalah dengan mentransfer dana bantuan langsung ke kepala sekolah satuan pendidikan penerima manfaat.

“Jadi sekarang itu dari tahun 2025 itu sudah 16.167 sekolah yang dibangun. Artinya ada direvitalisasi, yang ini totalnya Rp 1,2 miliar. Dan ini anggarannya itu langsung diserahkan ke kepala sekolah,” kata Dudung di SMP Muhammadiyah 16 Jakarta, Jakarta Pusat, pada 12 Mei 2026.

Ia menjelaskan bahwa program revitalisasi ini menggunakan sistem swakelola. Skema ini memungkinkan satuan pendidikan terlibat langsung dalam proses perbaikan. “Jadi swakelola dikerjakan oleh tukangnya dari tim (SMP) Muhammadiyah sendiri, sehingga tidak ada markup, tidak ada korupsi, ya betul-betul ingin membangun. Dan nanti ke depan tahun 2026 ini sudah 71.000 sekolah yang akan dibangun. Dan baru 11.000 sekolah anggarannya ada, yang sudah siap, dan yang sisanya berarti nanti akan di-ABT-kan (Anggaran Biaya Tambahan),” ujarnya.

Dengan swakelola, sekolah dapat mempekerjakan warga sekitar. Sekolah juga bisa mengatur eksekusi revitalisasi sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.

Untuk memastikan transparansi, pemerintah melakukan peninjauan dan pengecekan berkala kepada satuan pendidikan penerima. “Ya akan ada pengecekan, ada. Kita pun langsung pengecekan juga. Jadi kita ada audit secara total juga, dari Muhammadiyah ada, dari kementerian ada, dari BPKP juga ada,” ujarnya.

Dudung menegaskan bahwa pihaknya melakukan pengawasan langsung. Ia menjamin siswa dapat merasakan dampak revitalisasi dengan maksimal. “Saya mengecek di lapangan apakah ada kesulitan, apakah ada hambatan masalah birokrasi. Nah, ini yang saya pastikan. Jadi Bapak Presiden Prabowo inginanak-anak Indonesia ini belajar di ruang kelas yang aman, layak, aman, dan siap menghadapi masa depan yang akan nantinya bersaing dengan dunia luar,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan berasal dari Dikdasmen, provinsi, kotamadya, bahkan yayasan sendiri, yaitu Muhammadiyah. “Jadi ini dari Dikdasmen diawasi, terutama dari provinsi, kemudian kotamadya, bahkan dari yayasannya sendiri ya, dari Muhammadiyah juga diawasi. Kalau kita nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ada peningkatan, ini KSP nanti akan mengecek,” sambung Dudung.

Program revitalisasi ini menargetkan ribuan sekolah menjadi ruang belajar yang aman dan layak, sekaligus mengurangi potensi korupsi melalui sistem swakelola dan audit lintas lembaga. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap setiap siswa dapat menikmati fasilitas pendidikan yang memadai, mendukung persaingan di tingkat global.