Debat Utang Negara vs MBG: Pakar Tekankan Kebijakan Anggaran

Pengamat ekonomi menganggap bahwa mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan cara berpikir fiskal yang dangkal. Mereka beranggapan tidak memahami mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern.

Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu. Dalam tata kelola anggaran negara modern, utang menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan.

Menurut Ronny, “Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi.”

• Infrastruktur
• Pendidikan
• Kesehatan
• Subsidi energi
• Perlindungan sosial
• Stabilisasi ekonomi

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan bahwa utang pemerintah tercatat sebesar Rp 9.920,42 triliun atau setara 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 31 Maret 2026. Komposisinya terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) Rp 8.652,89 triliun atau 87,22% dan pinjaman Rp 1.267,52 triliun atau 12,78%.

Ronny menegaskan bahwa realisasi utang tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu program. “Pasalnya secara teknokratis struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt sebagaimana dipahami sebagian masyarakat.”

Ia menambahkan, “Karena itu, penyebutan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik. Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial.”

Ronny menilai investasi pada gizi anak merupakan salah satu bentuk belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara karena anak yang mengalami stunting, kekurangan protein atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah saat dewasa.

Ia mengungkapkan, “Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang.”

Ronny menambahkan, “Biaya terbesar bagi sebuah negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk. Sebab dampaknya akan jauh lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan.”

Selain aspek gizi, ia menilai program MBG juga memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal. “Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand).”

Karena itu, Ronny menilai perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan mempertanyakan keberadaannya. “Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien dan tidak bocor.”

Program Makan Bergizi Gratis, yang menyediakan sarapan sehat bagi anak-anak sekolah, dimaksudkan sebagai investasi jangka panjang pada human capital. Dengan menurunkan risiko stunting dan meningkatkan kualitas gizi, program ini diharapkan menghasilkan tenaga kerja yang lebih sehat dan produktif, sekaligus menstabilkan konsumsi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.