DJBC Tegaskan Tidak Ada Pendaftaran CPNS 2026, Palsu

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tentang pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2026 adalah palsu alias hoaks. Pihak DJBC belum pernah mengumumkan rekrutmen pegawai pada tahun tersebut.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan dalam keterangan tertulis pada Rabu, 3 Juni 2026:

“Informasi mengenai pembukaan rekrutmen pegawai Bea Cukai Tahun 2026 yang beredar di sejumlah platform media sosial adalah tidak benar. Hingga saat ini, Bea Cukai belum merilis informasi resmi terkait penerimaan pegawai,” ujar Nirwala.

Unggahan video di TikTok sebelumnya mengklaim bahwa pendaftaran CPNS Bea Cukai Tahun 2026 sudah resmi dibuka untuk lulusan SMA/SMK, D3, dan S1, dengan penempatan di seluruh Indonesia. Video tersebut juga mengarahkan orang untuk mengklik tautan tertentu guna mendaftar.

Nirwala menegaskan bahwa semua informasi resmi tentang rekrutmen CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Bea Cukai, hanya akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah. Kanal tersebut meliputi website rekrutmen Kementerian Keuangan, portal SSC ASN Badan Kepegawaian Negara, serta media sosial resmi Kementerian Keuangan dan Bea Cukai.

Penggunaan nama Bea Cukai dalam informasi palsu tidak hanya dapat merugikan masyarakat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, orang yang mengklik tautan tidak resmi berisiko menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, karena pihak tidak bertanggung jawab dapat meminta informasi sensitif.

Untuk melindungi diri, Nirwala mengimbau masyarakat agar tidak mengakses tautan pendaftaran yang bukan berasal dari situs resmi pemerintah dan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Jika menemukan informasi yang meragukan tentang rekrutmen pegawai Bea Cukai, masyarakat dapat memverifikasi melalui kanal komunikasi resmi Bea Cukai atau Kementerian Keuangan.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memutus penyebaran hoaks dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Dengan meningkatkan literasi digital dan kehati-hatian dalam menerima informasi, masyarakat dapat terhindar dari berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah,” pungkas Nirwala.

Kesadaran akan sumber resmi dan verifikasi fakta menjadi kunci untuk menghindari jebakan hoaks, terutama ketika informasi terkait pekerjaan publik beredar di media sosial.