DJKN Miliki 12,891 Triliun Aset, PNBP Naik 5,49 Triliun

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat total aset negara mencapai Rp 14 600,98 triliun pada tahun 2025. Angka ini naik dibandingkan catatan tahun 2024 yang sebesar Rp 13 692,4 triliun.

Menurut Plt Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rahayu Puspasari, sebagian besar dari aset tersebut, yakni Rp 12 891 triliun, dikelola oleh DJKN. Ia menjelaskan, “Jadi secara sederhana DJKN ini semacam wali amanah dari kekayaan negara senilai Rp 12 891 triliun,” dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada 15 Juni 2026.

Struktur aset negara terdiri dari kewajiban senilai Rp 11 527,29 triliun dan ekuitas Rp 3 073,69 triliun. Dari totalnya, aset lancar berjumlah Rp 956,09 triliun, aset tetap Rp 7 368,89 triliun, properti investasi Rp 110,82 triliun, piutang jangka panjang Rp 50,1 triliun, aset lainnya Rp 1 654,61 triliun, dan investasi jangka panjang Rp 4 928,36 triliun.

DJKN memanfaatkan seluruh aset tersebut sesuai tiga pilar APBN: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Cara pemanfaatannya meliputi monetisasi aset, revaluasi, land value capture, asset recycling, lelang, piutang negara, pembinaan SMV, pembiayaan investasi, SBSN underlying, serta efisiensi overhead dan utilitas BMN.

Pengelolaan dan pemanfaatan BMN menghasilkan PNBP sebesar Rp 5,49 triliun pada 2025, hampir dua kali lipat dari Rp 3,09 triliun pada 2021. Puspa menambahkan, “Artinya setiap gedung yang disewakan, setiap lahan yang dimanfaatkan, ini menghasilkan penerimaan.”

Hingga Mei 2026, DJKN telah menyetujui 966 BUMN senilai Rp 3,59 triliun untuk mendukung program direktif Presiden Prabowo Subianto. Program-program tersebut meliputi Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Makan Bergizi Gratis melalui SPPG, program tiga juta rumah, dan Koperasi Merah Putih.

Selanjutnya, masih ada 237 BMN potensial senilai Rp 5,79 triliun yang sedang dalam proses persetujuan, sebagaimana disebutkan Puspa.

DJKN terus berupaya mengoptimalkan kekayaan negara melalui berbagai mekanisme pengelolaan aset, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan mendukung program pembangunan nasional.