DPR Usul Shelter Ojol di Setiap Kecamatan
Gambar atau konten salah?
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, mengajukan ide agar pemerintah membangun tempat istirahat khusus atau shelter untuk pengemudi ojek online (ojol) di setiap kecamatan. Gagasan ini muncul dalam rapat dengar pendapat bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Senin, 13 Juli 2026.
Menurut Sudjatmiko, ojek online roda dua sudah menjadi alat transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Sayangnya, tempat bagi pengemudi untuk beristirahat atau sekadar menunggu pesanan masih sangat kurang. Ia menekankan bahwa masalah ini perlu ditangani dengan tindakan nyata, bukan hanya dibicarakan saja.
"Kendaraan online roda dua sudah menjadi kebutuhan nyata yang tidak bisa kita abaikan. Mereka adalah ujung tombak mobilitas masyarakat. Sayangnya, fasilitas bagi mereka masih sangat minim. Kita membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar wacana," kata Sudjatmiko dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, keberadaan shelter bisa menjadi solusi untuk beberapa masalah sekaligus. Pengemudi punya tempat khusus untuk menunggu pesanan. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi parkir di trotoar atau pinggir jalan yang bisa mengganggu arus lalu lintas.
Dalam rapat itu, Sudjatmiko juga menyoroti bahwa belum ada program atau anggaran khusus dari pemerintah untuk membangun shelter kendaraan online. Ia meminta Kementerian Perhubungan mulai memikirkan program ini sebagai bagian dari agenda pembangunan transportasi ke depan.
Sebagai langkah awal, ia mengusulkan proyek percontohan. Targetnya, minimal satu shelter di setiap kecamatan yang punya aktivitas ojek online tinggi. Lokasi shelter harus ditentukan berdasarkan data kepadatan pengemudi dan titik-titik di mana mereka sering mangkal.
"Kita mulai dari yang realistis dan berdampak. Minimal satu shelter di setiap kecamatan sebagai proyek percontohan. Desainnya kita siapkan, kemudian dievaluasi. Jika terbukti efektif, program ini bisa diperluas ke daerah lain," jelasnya.
Sudjatmiko juga memberikan apresiasi kepada beberapa perusahaan aplikasi transportasi yang sudah menyediakan fasilitas untuk mitra pengemudi. Namun, ia menilai jumlahnya masih sedikit dan belum tersebar merata. Fasilitas yang ada juga belum terintegrasi dengan kebijakan pemerintah atau tata ruang perkotaan.
"Saya mengapresiasi langkah para aplikator. Namun jumlahnya masih sedikit dan belum merata. Ke depan perlu ada kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, pihak aplikator, dan komunitas pengemudi agar shelter yang dibangun memiliki standar yang baik, aman, nyaman, tersedia tempat pengisian daya telepon genggam, serta tidak mengganggu lalu lintas," katanya.
Menanggapi usulan ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan terbuka untuk mengkaji pembangunan fasilitas pendukung bagi transportasi online.
Sudjatmiko menegaskan akan terus mengawal usulan ini agar masuk dalam agenda prioritas Komisi V DPR RI dan benar-benar direalisasikan melalui program pemerintah.
"Hari ini kita sepakat bahwa persoalan ini harus segera mendapat perhatian. Jika terus ditunda, penumpukan kendaraan di trotoar maupun bahu jalan akan semakin sulit dikendalikan. Saya akan mengawal usulan ini hingga terealisasi demi kenyamanan para pengemudi sekaligus menciptakan transportasi perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi," pungkas Sudjatmiko.
Usulan shelter ojol ini menjadi salah satu cara untuk mendukung pengelolaan transportasi berbasis aplikasi yang terus berkembang. Di sisi lain, keberadaan shelter juga bisa membantu menata ruang publik di perkotaan agar lebih rapi dan nyaman bagi semua pengguna jalan.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Berita Terbaru
DPR Usul Shelter Ojol di Setiap Kecamatan
Deru Sidak SPBU, Temukan Pengisian BBM Butuh 8,5 Menit
BLT Kesra Rp 900.000 Juli 2026? Hoaks.
Pasokan Pertalite Menipis, Antrean Mengular di Medan
Pegawai Jabar Terjerat Judi Online, Transaksi Capai Rp 14 M
Transaksi Koperasi Desa Tembus Rp56,69 Miliar
Kepala SPPG Bandung Ditemukan Meninggal, Rekan Sebut Sempat Berubah Sikap
SPP SMA Negeri di Jawa Barat Kembali Diwacanakan
