DPRD Gianyar Setujui APBD 2025

Rapat paripurna di kantor DPRD Gianyar berlangsung pada Selasa, 14 Juli 2026. Agenda utamanya adalah keputusan pertanggungjawaban APBD Gianyar tahun anggaran 2025. Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra hadir dan menyampaikan pandangannya soal tata kelola keuangan daerah.

"Merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Gianyar kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025," kata Mahayastra dalam rapat tersebut.

Semua anggota DPRD Gianyar telah menyetujui pertanggungjawaban APBD 2025. Mahayastra menegaskan bahwa setiap kritik dan masukan dari anggota dewan akan segera dieksekusi. Langkah selanjutnya, dokumen ini akan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Peraturan itu diharapkan bisa mendorong tiga hal utama. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Kedua, meningkatkan kualitas pembangunan. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat Gianyar.

"Khususnya, dalam aspek perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah," kata Mahayastra.

Mahayastra juga menyoroti tantangan pembangunan ke depan. Menurutnya, tantangan itu akan semakin kompleks. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat. Tujuannya agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kebijakan tersebut juga harus memperkuat daya saing daerah. Menjaga keberlanjutan pembangunan juga menjadi prioritas. Semua ini demi mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gianyar yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai budaya Bali.

"Kami meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan, komunikasi yang harmonis, serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan hasil yang semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar," katanya.

Wakil Ketua DPRD Gianyar Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati turut angkat bicara. Ia mengatakan laporan pertanggungjawaban APBD Gianyar 2025 telah melalui proses pembahasan yang panjang. Pembahasan dilakukan bersama antara DPRD dan Pemkab Gianyar.

Prosesnya berjalan secara cermat dan transparan. Semua berlandaskan prinsip akuntabilitas dan efektivitas. "Kami menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar," kata Sukawati.

Sukawati menambahkan, pertimbangan dan pandangan umum dari para fraksi perlu diperhatikan oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di Gianyar. Hal ini penting demi perbaikan pemerintahan ke depan. "Merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat akhir lembaga DPRD Kabupaten Gianyar," katanya.

Proses persetujuan ini menjadi langkah formal dalam siklus anggaran daerah. Dengan disetujuinya laporan pertanggungjawaban, pemerintah daerah mendapatkan legitimasi atas pengelolaan keuangan tahun sebelumnya. Ini juga menjadi dasar untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya yang lebih baik.