DPRD Setuju, Wacana Ganti Nama Jabar Jadi Sunda Melaju

Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat. Lebih dari sepuluh tahun sudah ide ini diperjuangkan. Kini, babak baru dimulai setelah Komisi I DPRD Jawa Barat bersama tim pengusul sepakat membawa usulan ini ke tahap legislasi resmi.

Namun, dukungan politik yang menguat tidak otomatis membuat semua pihak setuju begitu saja. Banyak kalangan mengingatkan, perubahan nama tidak boleh hanya soal mengganti papan. Identitas budaya, sejarah, kesiapan administrasi, dan keberagaman warga Jawa Barat harus jadi pertimbangan utama sebelum kebijakan ini benar-benar dijalankan.

Ganjar Kurnia, koordinator tim pengusul, mengatakan gagasan ini lahir dari keinginan mengembalikan eksistensi Sunda yang sudah lama hilang dari nama administratif. "Ya banyak hal ya. Tapi paling tidak tadi saya sampaikan, kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen gitu. Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis. Itu kan ada paparan Sunda, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif tuh menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya jadi Jawa Barat saja," kata Ganjar di Gedung DPRD Jabar, Kamis (2 Juli 2026).

Secara historis, kata Ganjar, wilayah Tatar Sunda membentang dari Banten hingga Sungai Cipamali, yang sekarang jadi batas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi identitas itu perlahan memudar karena perubahan administrasi pemerintahan. "Tapi paling tidak menurut saya, kalau saya sendiri ya, secara geografis kita tuh sudah nggak ada lagi. Mana dulu Tatar Sunda begitu luasnya? Nah sekarang kan nggak ada lagi istilah-istilah Sunda. Hanya ada yang namanya Jawa Barat," ucapnya.

"Dulu Jakarta aja kan itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif. Banten juga itu adalah wilayah Sunda. Dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten itu sampai ke Cipamali bagian dari Jawa Tengah. Itu kan sudah nggak ada sama sekali. Kalau bagi saya itu sebetulnya salah satunya," lanjutnya.

Perjuangan mengubah nama provinsi ini sudah berlangsung sejak 2013. Selama itu, muncul berbagai kekhawatiran. Salah satunya anggapan bahwa perubahan nama bisa memicu tuntutan pemekaran wilayah. "Ya terutama mungkin ya salah satunya perhatian juga gitu. Kan banyak yang mengatakan, 'Wah nanti kalau Sunda jadi Provinsi Sunda, wilayah lain akan memisahkan diri', misalnya begitu. Kalau menurut saya sih itu belakangan. Yang penting maunya aja dulu, rumuskan dulu," tegas Ganjar.

Ganjar mengapresiasi sikap DPRD Jawa Barat yang mulai membuka ruang pembahasan secara resmi. "Katanya tadi hampir semua fraksi mendukung. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya, termasuk ada pengkajian lagi. Mungkin perjuangannya masih panjang juga. Tapi paling tidak kalau saya mengapresiasi DPRD merespons secara baik gitu ya apa yang menjadi gagasan kita," jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, memastikan seluruh fraksi yang hadir dalam rapat menyepakati usulan ini dilanjutkan ke proses legislasi. "Menyetujui untuk dilanjut dalam proses legislasi yang resmi terkait usulan perubahan nama provinsi," kata Rahmat.

Menurut Rahmat, rapat ini jadi momentum penting karena semua fraksi menyatakan dukungan. "Maka setelah ada rapat ketiga ini, tim pengusul menyampaikan ini yang ketiga dihadiri lengkap fraksi yang semuanya menyetujui usulan aspirasi perubahan nama Jabar jadi Sunda untuk ditindaklanjuti ke proses tahapan legislasi berikutnya," ujarnya.

Tahapan selanjutnya masih akan diputuskan melalui mekanisme internal DPRD. "Entah nanti setelah ada kajian naskah akademik, atau tergantung kesepakatan rapat pimpinan apakah akan ditindaklanjuti melalui pansus usulan atau dikaji secara komisional di Komisi I, nanti kita tunggu," pungkas Rahmat.

Jangan terburu-buru

Pakar Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, menilai aspirasi ini punya landasan sejarah yang kuat. "Ya satu, tentu kita menghargai dulu ya, kelompok atau masyarakat yang ingin merubah nama provinsi. Sebab secara aspek historis atau sejarah memang kan patut menjadi bahan pertimbangan," katanya, Jumat (3 Juli 2026).

Cecep menjelaskan, istilah Sunda memang punya akar sejarah yang jauh lebih tua dibandingkan nama Jawa Barat. Meski begitu, ia meminta pemerintah tidak terburu-buru. "Jadi menurut saya itu sah-sah saja, dan tidak perlu juga dikaitkan dengan kedaerahan gitu ya. Jadi nggak ada ini semata-mata ingin menunjukkan soal aspek historis, bukan hanya geografis, itu soal aspek sosial, kultural, filosofis gitu. Dan memang kalau disebut Jawa Barat, kita kan sebenarnya bukan Jawa yang paling barat. Pulau Jawa yang paling barat kan Banten," ungkapnya.

"Meskipun, memang ini nggak usah terlalu terburu-buru gitu. Bagusnya sih menurut saya ide ini dikaji secara mendalam ya, libatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, berbagai stakeholder, jadi ada kajian akademiknya," lanjut Cecep.

Ia bahkan mengusulkan perubahan nama provinsi bisa berjalan beriringan dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Saat ini, DOB masih terkendala moratorium pemerintah pusat. "Ya memang kan kalau soal daerah otonomi baru ya atau DOB itu ya, sedang ada moratorium. Saya juga mendorong saja, DOB itu juga penting. Atau kalau mau sekalian aja isu ini berdampingan dengan itu. Ketika nama provinsi berubah, kemudian kabupaten-kota sekalian didorong untuk pemekaran. Jadi nanti misalnya Provinsi Sunda dengan sekian banyak kabupaten-kota yang baru," tuturnya.

Jangan Abaikan Keberagaman

Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, menilai perkembangan terbaru menunjukkan isu perubahan nama kini bergeser dari diskursus budaya menjadi agenda kebijakan publik. "Berbeda dengan diskursus-diskursus sebelumnya yang cenderung berkembang di ruang akademik dan komunitas budaya, perkembangan pada pertengahan tahun 2026 menunjukkan bahwa isu tersebut telah bergeser menjadi agenda kebijakan publik yang mulai memasuki mekanisme formal pemerintahan daerah," katanya, Sabtu (4 Juli 2026).

Menurutnya, dukungan seluruh fraksi DPRD belum berarti perubahan nama diputuskan. Ia menganggap itu menunjukkan adanya kemauan politik untuk membahas usulan ini lebih serius. "Persetujuan seluruh fraksi bukan berarti perubahan nama telah diputuskan, tetapi menunjukkan adanya kesediaan politik (political willingness) untuk membuka ruang pembahasan yang lebih komprehensif melalui penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, serta harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Prof. Didi menilai istilah Jawa Barat adalah konstruksi administratif modern, sedangkan Tatar Sunda punya akar sejarah lebih panjang. Namun, perubahan nama tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika tidak diikuti agenda pembangunan nyata. "Perubahan nama semata tidak secara otomatis menghasilkan dampak ekonomi ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Tantangan terbesar, kata Prof. Didi, berasal dari karakter Jawa Barat yang multikultural. Aspek administratif dan biaya transisi juga perlu dihitung cermat. "Bagi sebagian masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, maupun kawasan metropolitan Bodebek, nomenklatur baru tersebut dikhawatirkan lebih mencerminkan identitas etnokultural tertentu dibandingkan identitas administratif yang bersifat inklusif. Dengan demikian, isu representasi menjadi tantangan sosiologis utama yang harus dijawab melalui konsultasi publik yang luas dan partisipatif," bebernya.

Karena itu, Prof. Didi menegaskan tantangan terbesar bukan sekadar mengubah nama provinsi, melainkan memastikan perubahan itu benar-benar memberi manfaat bagi semua warga Jawa Barat. "Oleh karena itu, tantangan utama bukan terletak pada apakah nama provinsi perlu diubah, melainkan bagaimana memastikan bahwa setiap perubahan benar-benar menghasilkan nilai tambah sosial, budaya, ekonomi, dan tata kelola bagi seluruh masyarakat Jawa Barat tanpa mengurangi prinsip inklusivitas dalam negara yang majemuk," ujarnya.

"Kita juga jangan abaikan masyarakat yang berbeda pendapat namun justru memberikan pemahaman, sehingga bisa difahami oleh berbagai lapisan masyarakat karena bagaimanapun kita juga sudah hidup berdampingan bersama dengan nama Jawa Barat. Ketika berubah tentu alasan-alasan itu harus disosialisasikan supaya tidak saling curiga, berburuk sangka di antara kita apalagi mengganggu keharmonisan antar warga Jawa Barat. Jadi itu yang sangat penting," pungkasnya.

Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Sunda memang bukan hal baru. Perdebatan ini sudah berlangsung lama, dan kini memasuki jalur formal. Namun, dari berbagai pernyataan para tokoh, terlihat jelas bahwa jalan menuju perubahan nama masih panjang. Kajian akademik, konsultasi publik, dan kesiapan administratif menjadi syarat mutlak. Yang paling krusial, perubahan nama harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga, bukan hanya menjadi simbol belaka. Keberagaman masyarakat Jawa Barat, dari Cirebon hingga Bodebek, tidak boleh terabaikan dalam proses ini.